MANAJEMEN KEUANGAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN DAN NEGARA

Juni 24, 2008 at 3:23 am (ADMINISTRASI DAN SUPERVISI) ()

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar di sekolah bersama dengan komponen-komponen yang lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana, apa lagi dalm kondisi krisis pada sekarang ini. Dalam makalah kelompok ini, kami juga memaparkan sistem manajemen keuangan dalam suatu Negara dan pondok pesantren, yang sayang juga jika dilewatkan.

Kami membuat makalah ini dikarenakan adanya tugas dosen selaku pembimbing mata kuliah administrasi & supervisi pendidikan dan sudah menjadi suatu kewajiban bagi kami selaku mahasiswa untuk menyelesaikannya, dan didalam makalah ini kami mengambil beberapa literatur dari buku-buku yang menurut kami dapat sesuai dengan pembahasan kami.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Bagaimanakah manajemen keuangan dalam sekolah

1.2.2 Bagaimanakah manajemen keuangan dalam pondok pesantren

1.2.3 Bagaimanakah sistem manajemen keuangan dalam suatu Negara

1.3 TUJUAN

1.3.1 Menjelaskan manajemen keuangan dalam sekolah

1.3.2 Mengetahui manajemen keuangan dalam pondok pesantren

1.3.3 Mengetahui sistem manajemen keuangan dalam suatu Nega

BAB II

PEMBAHASAN

Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu (1) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; (2) orang tua atau peserta didik; (3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Berkaitan dengan peneriman keuangan dari orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional1989 bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah,masyarakat dan orang tua. Adapun dimensi pengeluaran meliputin biaya rutin dan biaya pembangunan.

Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru dan non guru), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan, misalnya, biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan furnitur, serta biaya atau pengeluaran lain unutk barang-barang yang tidak habis pakai. Dalam implementasi MBS, manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran, serta bebas dari penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme.

Komponen utama manajemen keuangan meliputi, (1) prosedur anggaran; (2) prosedur akuntansi keuangan; (3) pembelajaran, pergudangan dan prosedur pendistribusian; (4) prosedur investasi; dan (5) prosedur pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya manajemen keuangan ini menagnut azas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

Kepala sekolah dalam hal ini, sebagi manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan kedalam. Bendaharawan, disamping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.

2.1 MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH

Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan, demikian pula sekolah. Persoalan yang menyangkut keuangan sekolah pada garis besarnya berkisar pada: uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana dan sebagainya.

Di bawah ini kami kemukakan beberapa instrumen (format-format) yang mencerminkan adanya kegiatan manajemen keuangan sekolah tersebut.

A. Manajemen Pembayaran SPP

Dasar hukum penyusutan SPP adalah keputusan bersama tiga menteri yaitu:

- Menteri P&K (No.0257/K/1974)

- Menteri dalam negeri (No.221 Tahun 1974)

- Menteri keuangan (No. Kep. 1606/MK/II/1974) tertanggal: 20 Nopember 1974

SPP dimaksudkan untuk membantu pembinaan pendidikan seperti yang ditunjukkan pada pasal 12 keputusan tersebut yakni membantu penyelengaraan sekolah, kesejahteraan personel, perbaikan sarana dan kegiatan supervisi.

Yang dimaksud penyelenggaraan sekolah ialah:

- Pengadaan alat atau bahan manajemen

- Pengadaan alat atau bahan pelajaran

- Penyelenggaraan ulangan, evaluasi belajar, kartu pribadi, rapor dan STTB

- Pengadaan perpustakaan sekolah

- Prakarya dan pelajaran praktek

Selanjutnya pada pasal 18 dinyatakan bahwa kedudukan kepala sekolah dalam pengelolaan SPP adalah bendaharawan khusus yang bertanggungjawab dalam penerimaan, penyetoran dan penggunaan dana yang telah ditentukan terutama dan penyelenggaraan sekolah.

B. Manajemen keuangan yang berasal dari Negara (pemerintah)

Yang dimaksud keuangan dari Negara ialah meliputi pembayaran gaji pegawai atau guru dan belanja barang. untuk pertanggungjawaban uang tersebut diperlukan beberapa format sebagi berikut:

a. Lager gaji (daftar permintaan gaji)

b. Buku catatan SPMU (Surat Perintah Mengambil Uang)

C. Manajemen keuangan yang berasal dari BP3

Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) bertugas memberikan bantuannya dalam penyelenggaraan sekolah. Bantuan ini dapat berbentuk uang tetapi mungkin pula dalam bentuk lain seperti usaha perbaikan sekolah, pembangunan lokal baru, dan sebagainya

D. Lain-lain

Sudah menjadi hal yang umum bahwa guru atau karyawan serin mempunyai sangkut paut tersendiri dalam hal keuangan terutama gaji. Dalam hubungan ini misalnya kegiatan arisan di sekolah koperasi antar guru dan lain-lain

Oleh karenanya kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga wajib mengetahui dengan jelas berapa gaji bersih yang diterima oleh anak buahnya, usaha pembinaan kesejahteraan pegawai kiranya perlu diperhatikan data tersebut.

2.2 MANAJEMEN KEUANGAN PONDOK PESANTREN

A. Rasional

Salah satu bagian terpenting dalam manajemen pesantren adalah pengelolaan keuangan, dalam suatu lembaga termasuk pesantren pengelolaan keuangan sering menimbulkan permasalahan yang serius bila pengelolaanya kurang baik. Di pasantren pengelolaan keuangan sebenarnya tidak begitu rumit, sebab pesantren merupakan lembaga swadana yang tidak memerlukan pertanggung jawaban keuangan yang terlalu pelik kepada penyandang dananya. Namun demikian karena banyak juga dana yang bersumber dari masyarakat untuk mendanai kegiatan di Pesantren, walaupun jumlahnya relatif kecil hal itu perlu ada laporan atau penjelasan sederhana sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan public kepada masyarakat agar kredibilitas pesantren dimata masyarakat cukup tinggi, disinilah perlunya pengelolaan keuangan dengan baik dan transparan dibudayakan dilingkungan pesantren.

Pengelolaan keuangan pesantren yang baik ini sebenarnya juga merupakan bagian dari upaya melindungi personil pengelola pesantren (kyai, Ustadz/ Ustadzah atau pengelola lainnya) terhadap pandangan yang kurang baik dari luar pesantren. Selama ini banyak pesantren yang tidak memisahkan antara harta kekayaan pesantren dengan individu, walaupun disadari bahwa pembiayaan pesantren justru lebih banyak bersumber dari kekayaan individu sebab sumber-sumber lain penopang pesantren kurang memadai. Namun dalam rangka pengelolaan manajemen yang baik seyogyanya didalam pemilahan antara harta kekayaan pesantren dengan individu, agar kekurangan dan kelebihan pesantren dapat diketahui secara transparan oleh pihak-pihak lain, termasuk orang tua santri.

B. Pengertian

Dalam arti sempit, pengelolaan keuangan dapat diartikan sebagai tata pembukuan. Dalam arti luas diartikan sebagai pengurusan dan pertanggung jawaban, baik pemerintah pusat maupun daerah, dari penyandang dana, baik individual maupun lembaga.

C. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan Pondok Pesantren

Penggunaan anggaran dan keuangan, dari sumber manapun, apakah itu dari pemerintah ataupun dari masyarakat perlu didasarkan prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan sebagai berikut:

1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan

2. terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan.

3. terbuka dan transparan, dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggung jawabkan serta disertai bukti penggunaannya.

4. sedapat mungkin menggunakan kemampuan/ hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini dimungkinkan

D. Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pondok Pesantren (RAPBPP)

Implementasi prinsip-prinsip keuangan diatas pada pendidikan, khususnya dilingkungan pondok pesantren dan keserasian antara pendidikan dalam keluarga, dalam sekolah, pesantren dan dalam masyarakat, maka untuk sumber dana sekolah, pesantren itu tidak hanya diperoleh dari anggaran dan fasilitas dari pemerintah atau penyandang dana tetap saja, tetapi dari sumber dan dari ketiga komponen diatas.

Untuk itu dipesantren sebenarnya juga perlu dibentuk organisasi orang tua santri yang implementasinya dilakukan denan membentuk komite atau majelis pesantren. Komite atau majelis tersebut beranggotakan wakil wali santri, tokoh masyarakat, pengelola, wakil pemerintah dan wakil ilmuwan/ ulama diluar pesantren dan dapat juga memasukkan kalangan dunia usaha dan industri.

Selanjutnya pihak pesantren bersama komite atau majelis pesantren pada setiap awal tahun anggaran perlu bersama-sama merumuskan RAPBPP sebagai acuan bagi pengelola pesantren dalam melaksanakan manajemen keuangan yang baik:

1. Pengertian RAPBPP

Anggaran adalah rencana yang diformulasikan dalam bentuk rupiah dalam jangka waktu atau periode tertentu, serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian kegiatan. Anggaran memiliki peran penting didalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilakukan pondok pesantren. Maka seorang penanggung jawab program kegiatan dipesantren harus mencatat anggaran serta melaporkan realisasinya sehingga dapat dibandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut untuk perbaikan.

Ada dua bagian pokok anggaran yang harus diperhatikan dalam penyusunan RAPBPP, yaitu:

a. Rencana sumber atau target penerimaan/ pendapatan dalam satu tahun yang bersangkutan, termasuk didalamnya keuangan bersumber dari: a).kontribusi santri, b).sumbangan dari individu atau organisasi, c).sumbangan dari pemerintah, d).dari hasil usaha

b. Rencana penggunaan keuangan dalam satu tahun yang bersangkutan, semua penggunaan keuangan pesantren dalam satu tahun anggaran perlu direncanakan dengan baik agar kehidupan pesantren dapat berjalan dengan baik.

2. Langkah-langkah Penyusunan RAPBPP

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAPBPP adalah harus menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan dan pengeluaran harus berimbang diupayakan tidak terjadi anggaran pendapatan minus. Dengan anggaran berimbang tersebut maka kehidupan pesantren akan menjadi solid dan benar-benar kokoh dalam hal keuangan, maka sentralisasi pengelolaan keuangan perlu difokuskan pada bendaharawan pesantren, dalam rangka untuk mempermudah pertanggung jawaban keuangan.

Maka penyusunannya hendaknya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

a) Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan

b) Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya

c) Menentukan program kerja dan rincian program

d) Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program

e) Menghitung dana yang dibutuhkan

f) Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana

Rencana tersebut setelah dibahas dengan pengurus dan komite atau majelis pesantren, maka selanjutnya ditetapkan sebagai anggaran pendapatan dan belanja pondok pesantren (APBPP). Pada setiap anggaran yang disusun perlu dijelaskan apakah rencana anggaran yang akan dilaksanakan merupakan hal baru atau kelanjutan atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya dengan menyebut sumber dana sebelumnya.

Dalam setiap anggaran yang disusun untuk kegiatan-kegiatan dilingkungan pondok pesantren, paling tidak harus memuat 6 hal atau informasi sebagai berikut:

a) Informasi rencana kegiatan: sasaran, uraian rencana kegiatan, penanggung jawab, rencana baru atau lanjutan.

b) Uraian kegiatan program, program kerja, rincian program

c) Informasi kebutuhan: barang/ jasa yang dibutuhkan, volume kebutuhan

d) Data kebutuhan harga satuan, jumlah biaya yang dibutuhkan untuk seluruh volume kebutuhan

e) Jumlah anggaran: jumlah anggaran untuk masing-masing rincian program, program, rencana kegiatan, dan total anggaran untuk seluruh rencana kegiatan

f) Sumber dana: total sumber dana, masing-masing sumber dana yang mendukung pembiayaan program.

3. Realisasi APBPP

Dalam pelaksanaan kegiatan, jumlah yang realisasikan bisa terjadi tidak sama dengan rencana anggarannya, bisa kurang atau lebih dari jumlah yang telah dianggarkan. Ini dapat terjadi karena beberapa sebab:

a. Adanya efisiensi atau inefisiensi pengeluaran

b. Terjadinya penghematan atau pemborosan

c. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah diprogramkan

d. Adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi

e. Penyusunan anggaran yang kurang tepat

E. Pertanggung jawaban Keuangan Pondok Pesantren

Semua pengeluaran keuangan pondok pesantren dari sumber manapun harus dipertanggung jawabkan, hal tersebut merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggung jawaban tersebut harus tetap dijunjung tinggi. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan adalah:

1. Pada setiap akhir tahun anggaran, bendara harus membuat laporan keuangan kepada komite/ majelis pesantren untuk dicocokkan dengan RAPBPP

2. laporan keuangan tersebut harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang ada

3. kwitansi atau bukti-bukti pembelian atau bukti penerimaan dan bukti pengeluaran lain

4. neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh tim pertanggung jawaban keuangan dari komite pondok pesantren

selain buku neraca keuangan yang erat hubungannya dengan pengelolaan keuangan, ada juga beberapa buku lain yang penting bagi bendaharawan pondok pesantren yaitu:

1. Buku kas umum

2. buku persekot uang muka

3. daftar potongan-potongan

4. daftar gaji/ honorarium

5. buku tabungan

6. buku iuran/ kontribusi santri (SPP/ infaq)

7. buku catatan lain-lain yang tidak termasuk diatas, seperti catatan pengeluaran insidentil

Buku-buku tersebut perlu diadakan, agar manajemen keuangan dipondok pesantren dapat berjalan dengan baik, transparan, memudahkan dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang ditetapkan, serta tidak menimbulkan kecurigaan atau fitnah.

2.3 MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Sebagaimana halnya dengan organisasi dan kepegawaian, juga keuangan tersangkut secara universal didalam administrasi seperti zat asam didalam udara.

Terdapat dua buah aspek pada persoalan administrasi keuangan. Sebuah daripadanya merupakan bidang keuangan Negara yang luas meliputi fungsi-fungsi seperti perhitungan dan pemungutan pajak, pemeliharaan dana-dana, pinjaman Negara dan ketatalaksanaan hutang Negara. Disini kami sedikit mencoba mempelajari administrasi keuangan sebagai bagian dari administrasi Negara.

Administrasi keuangan berurusan dengan penyusunan anggaran belanja, pembukuan, pemeriksaan pembukuan dan pembelian. Pokok soal ini adalah bagian dari bidang yang lebih luas disebut keuangan Negara. Tetapi sekalipun dipandang dari lingkungannya yang lebih sempit melalui pandangan administrator sebagaimana telah dilakukan disini tersangkutlah masalah kebijaksanaan. Administrator keuangan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Ia dapat mengetahui berapa harga setiap barang, apakah organisasi berdaya guna, apakah pegawai-pegawai melakukan pekerjaan mereka sebagaimana mestinya. Ia mengawasi gaji dan semua alat-alat material yang harus dipergunakan dalam pekerjaan administrator lainnya. Oleh karena itu mempersatukan fungsi keuangan dengan adaministrasi umum tujuan pokok kepemimpinan tetapi tidak selalu mudah untuk dicapai.

Semua unsur administrasi keuangan erat terjalin. Pembukuan adalah dasar anggaran belanja, menentukan tersedianya dana penyertaan alasan (accompany procurement) dan menimbang tindakan hukum apabila dilakukan pemeriksaan pembukuan. Sebagai syarat utama kedaya gunaan suatu fungsi ketatalaksanaan harus seragam diseluruh pemerintah, harus dibangun atas dasar akrual (accrual basis) dan haruslah diperlengkap dengan pembukuan biaya sebagai alat pengawas ketatalaksanaan di dalam mengukur hasil pekerjaan. Dipihak lain pemeriksaan pembukuan bukanlah alat ketatalaksanaan kecuali secara tidak langsung dapat dipergunakan untuk memeriksa hasil-hasil. Oleh karena itu pemeriksaan pembukuan haruslah menjadi tanggung jawab badan luar yang lepas dan pada pemerintah ia harus memberikan laporan kepada badan perundang-undangan. Seterusnya lagi suatu badan pemeriksaan yang wajar tidak merasa puas semata-mata dengan persoalan-persoalan legalitet dan kejujuran; ia juga menunjukkan bagaimana daya guna dan prosedur administrative dapat diperbaiki.

Pembelian atau usaha memperoleh (procurement) adalah bagian yang luas dari fungsi persediaan dan juga menimbulkan masalah kebijaksanaan yang penting. Administrasi pembelian haruslah atas dasar cukup luas untuk mengambil keuntungan dari potongan (reduksi) dan harga-harga borongan, menyimpan pembukuan yang cukup dan memiliki daftar barang secara terperinci berikut perkiraan harganya, mengusahakan penyimpanan yang memuaskan dan fasilitas pengangkutan dan juga hendaknya cepat dan tidak kaku.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dalam suatu organisasi maupun lembaga sekolah diperlukan sumber daya dalam hal ini adalah faktor keuangan yang menjadi faktor penting dalam menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan, untuk itu dalam lembaga pendidikan dalam hal ini adalah sekolah mengambil inisiatif dari pendanaan melalui SPP dan juga BP3 yang dapat membantu terlaksananya kegiatan dalam lembaga/ sekolah tersebut.

Pondok pesantren juga masih memerlukan hak sumber daya keuangan demi terlaksananya suatu proses pendidikan dalam manajemennya sehingga memerlukan pertanggung jawaban yang dapat diketahui oleh semua kalangan mulai dari personil pondok pesantren sendiri maupun dari pihak luar pondok pesantren sehingga dapat diketahui pertanggung jawaban masalah keuangan yang transparan.

Negara dalam hal ini juga memerlukan proses manajemen keuangan yang dapat ditinjau dari berbagai aspek, meliputi: pajak, dana-dana pemerintahan, pinjaman Negara serta tatalaksana hutang Negara, dari situlah dapat diketahui suatu anggaran belanja Negara.

3.2 Saran

Pada pembahasan makalah yang kami buat atau kami sajikan ini, pastilah terdapat banyak hal kekurangan atau sedikit kelebihan, namun kami bersikap optimis karena kita semua masih dalam tahap belajar dan sesuai dengan konsep islam, yang mana umat islam dituntut untuk belajar sepanjang hayat, dan tidaklah lupa juga kami sampaikan kepada para pembaca agar memberikan suatu saran yang konstruktif, agar kami dapat lebih maju dan belajar lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. 2007. Bandung. Remaja Rosda Karya.

Dimock, ME. Dimock, GO, Administrasi Negara. 1992. Jakarta. Rineka Cipta.

Sulthon, M. Khusnuridlo, M, Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif Global, 2006, Yogyakarta, laksBang PRESSindo.

Suryobroto, Manajemen Pendidikan Di Sekolah, 2004, Jakarta, Rineka Cipta.

Permalink Tinggalkan sebuah Komentar

PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA DI SEKOLAH

Juni 24, 2008 at 3:19 am (ADMINISTRASI DAN SUPERVISI) ()


BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Birokrasi sebagai salah satu sistem dalam pemerintahan, di dalamnya ditandai dengan berbagai indikasi, seperti kedudukan yang bersifat hierarki, hubungan otoritas, fungsi-fungsi khusus, peraturan dan undang-undang yang mengatur pengelolaan, tugas-tugas, interaksi dengan lingkungan yang mendukung. Menurut Max Weber (Wahjosumidjo, 2007 : 62), seorang pakar sosiologi Jerman, birokrasi adalah salah satu bentuk ideal organisasi, di mana titik sentral dari teori Weber ini diletakkan pada pola-pola interaksi yang legitimatif (legitimate interaction patterns) di antara para anggota organisasi dalam mencapai tujuan dan terlibat dalam kegiatan.

Ciri-ciri organisasi sebagai birokrasi menurut Max Weber adalah sebagai berikut :

a. Dalam organisasi terdapat proses interaksi antar sekelompok manusia dalam mencapai tujuan;

b. Dalam interaksi mencapai tujuan ada pembagian tugas;

c. Dalam organisasi hubungan kerja sama yang ada di dalamnya bersifat struktural atau merupakan hubungan hierarki yang di dalamnya berisi wewenang, tangung jawab dan pembagian kerja (a hierarchy of authority );

d. Dalam organisasi terdapat aturan yang mengatur proses interaksi diantara orang-orang yang melakukan kerja sama ;

e. Di dalam organisasi terdapat sistem komunikasi dan sistem insentif.

Sekolah sebagai suatu organisasi di dalamnya terhimpun kelompok-kelompok manusia yang masing-masing baik secara perorangan maupun kelompok saling melakukan hubungan kerja sama untuk mencapai tujuan. Kelompok-kelompok manusia yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang terdiri dari : Kepala Sekolah, guru-guru, tenaga administrasi / staf, peserta didik, dan kelompok orang tua siswa.

Pada setiap organisasi di dalamnya selalu ada pembagian tugas. Pembagian tugas ini diadakan untuk mendukung agar proses interaksi antar manusia dapat berjalan dengan baik. Demikian juga di dalam kehidupan sekolah, pembagian tugas ini dilaksanakan dengan tegas oleh kepala sekolah, sehingga masing-masing kelompok dan orang-orang dengan jelas melakukan tugas apa, kapan, dan bagaimana melakukan tugas tersebut. Job description ini merupakan manifestasi dari pemberdayaan sumber daya manusia (personal). Dalam pembahasan ini, pengelolaan personal ini difokuskan pada pengelolaan staf / karyawan non guru.

2. Rumusan Masalah

2.1. Tinjauan Awal Personalia

2.2. Manajemen Personalia di Sekolah

2.3. Peranan Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Personalia

3. Tujuan

Deskripsi singkat mengenai manajemen personalia ini diharapkan dapat memberi pemahaman pada para pimpinan organisasi pada umumnya, pada para kepala sekolah pada khususnya. Selain itu tulisan ini juga diharapkan memberi kontribusi pada mahasiswa dalam menambah wawasan mengenai menejemen personalia dalam sebuah organisasi.

Penampilan dan pemeliharaan sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan kelompok kerja atau organisasi. Dan penampilan serta pemeliharaan sumber daya manusia bergantung pada menejemen personalia yang diterapkan oleh pimpinan. Menejemen yang rendah jelas akan merugikan organisasi, kelompok, dan anggota kelompok. Pada akhirnya, diharapkan mahasiswa dapat menerapkan teori pengelolaan personel ini dalam kehidupan berorganisasi demi tercapainya suatu tingkat tertinggi penampilan kerja dan pemeliharaan sumber daya manusia suatu waktu.

BAB II

PENDAHULUAN

1. Tinjauan Awal Tentang Personalia

Kepegawaian disebut juga personalia dan pegawainya disebut juga personel atau karyawan. Pegawai pada suatu sekolah ialah mereka yang tergabung dalam suatu sekolah untuk melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. (Burhanuddin, 2005 : 65).

Pada prinsipnya yang dimaksud personel ialah orang-orang yang melaksanakan sesuatu tugas untuk mencapai tujuan. Karena itu , personel di sekolah meliputi unsur guru yang disebut tenaga edukatif dan unsnur karyawan yang disebut tenaga administratif. ( Suryosubroto, 2004 : 86 ).

Seringkali juga untuk mengasumsikan seorang pegawai menggunakan istilah staf. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia staf berarti sekelompok orang yang bekerja sama membantu seorang ketua dalam mengelola sesuatu. Staf yang dimaksud dalam bahasan kita adalah sekelompok sumber daya manusia yang bertugas membantu kepala sekolah dalam mencapai tujuan sekolah yang terdiri dari para guru, laboran, pustakawan, dan kelompok sumber daya manusia yang bertugas sebaai tenaga administrasi yang khusus dalam hal keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan sebagainya.

Guru sebagai tenaga pendidik, ialah sekelompok sumber daya manusia yang ditugasi untuk membimbing, mengajar dan atau melatih para peserta didik menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Laboran adalah orang (ahli kimia dan sebagainya) yang bekerja di laboratorium. Pustakawan adalah orang yang bergerak di bidang perpustakaan; ahli perpustakaan.

Tenaga administrasi atau administrator adalah pengurus, penata usaha di bidang-bidang tertentu seperti keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan sebagainya.

2. Menejemen Personalia di Sekolah

Keberadaan sumber daya manusia merupakan bagian integral dalam kehidupan suatu sekolah. Karena masing-masing sumber daya manusia mempunyai peranan yang strategis. Oleh sebab itu, pembinaan terhadap personal yang ada menjadi tanggung jawab kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di suatu sekolah. Konsekwensinya setiap kepala sekolah harus memahami benar mengenai lingkup atau dimensi-dimensi kepegawaian.

Banyak masalah yang tidak terpisahkan dari kehidupan sekolah sebagai suatu organisasi. Masalah –masalah itu mencakup beberapa aspek, seperti mendefinisikan tujuan, menentukan kebijaksanaan, mengembangkan program, mempekerjakan orang, mengadakan fasilitas, mencapai hasil dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang terpisah-pisah. Semua kegiatan tersebut memerlukan keterlibatan orang-orang dengan latar belakang kemampuan yang berbeda-beda , seperti para guru yang professional, kelompok orang-orang yang tidak terlibat dalam tugas mengajar, seperti pustakawan, laboran, dan sebagainya.

Secara umum kita akui bahwa keberhasilan usaha seseorang mempunyai hubungan yang erat dengan kualitas manusia yang melakukan usaha atau tugas tersebut. Kualitas sumber daya manusia yang nampak melalui kompetensi yang dimilikinya merupakan hal esensial untuk menjadi manusia professional. Begitu juga dengan keberhasilan suatu sekolah.

Keberhasilan sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinannya mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di sekolah. Pengelolaan atau manajemen tenaga kependidikan bertujuan untuk memberdayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan.

Sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang harus dilaksanakan pimpinan adalah menarik, mengembangkan, menggaji, dan memotivasi personil guna mencapai tujuan.

Oleh sebab itu, kepala sekolah sebagai seorang pemimpin harus mampu mengolah dan memanfaatkan segala sumber daya manuasi yang ada, sehingga tercapai efektivitas sekolah yang pada ujungnya menghasilkan perubahan yang diharapkan pada anak didik.

Untuk mengelola sumber daya manusia agar memiliki kecakapan, motivasi dan kreativitas secara maksimal, maka hendaknya melalui tahapan – tahapan sebagai berikut :

a. Identifikasi staf / pegawai

Tahapan ini erat kaitannya dengan rencana pengadaan pegawai. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu sekolah, lembaga ataupun organisasi, maka diperlukan adanya rencana kepegawaian. Namun sebelumnya harus dilakukan analisis pekerjaan ( job analysis ) dan analisis jabatan untuk memperoleh diskripsi tentang tugas – tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan.

Identifikasi staf atau pegawai merupakan pengenalan terhadap kualitas yang dimiliki oleh para calon staf baik dari sisi derajat kepribadian, keinginan atau harapan, motivasi serta keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan atau jenis pekerjaan / kedudukan yang diberikan pada mereka.

Identifikasi dibedakan menjadi rekruitmen dan seleksi. Rekruitmen merupakan proses identifikasi calon-calon staf yang secara potensial akan diterima. Sedang seleksi merupakan proses pemilihan calon-calon yang tingkat kualitasnya seperti kepribadian, kebutuhan atau harapan, motivasi serta kecakapan / keahlian memang betul-betul telah memiliki persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan / jabatan khusus yang akan ditugaskan. Seleksi itu biasanya dilakukan dengan serangkaian ujian baik secar lisan, maupun praktek. Namun adakalanya, pada suatu organisasi, pengadaan pegawai dapat didatangkan secara intern atau dari dalam organisasi saja, apakah melalui promosi atau mutasi.

b. Penempatan

Bila rekruitmen pegawai telah mendapatkan calon – calon pegawai yang sesuai dengan kualifikasi pegawai yang ditetapkan, maka pimpinan menentukan kemungkinan penempatannya. Tujuan pokok penempatan adalah mencari kepastian secara maksimal tentang kesesuaian antara jabatan / tugas yang harus diisi dengan kemampuan dan keahlian individu serta karakteristik pribadi para individu.

c. Penyesuaian diri

Tujuan utama penyesuaian adalah untuk membantu seorang pegawai baru memahami dan beradaptasi pada harapan, peran, dan mengembangkan rasa ikut memiliki dan mengenali sekolah dan masyarakat. Tahapan ini berkaitan erat dengan pembinaan dan pengembangan staf atau pegawai. Di mana fungsi pembinaan dan pengembangan pegawai merupakan pengelolaan personil yang mutlak perlu, untuk memperbaiki, menjaga dan meningkatkan kinerja pegawai. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara on the job training dan in service training. Kegiatan pembinaan dan pengembangan ini tidak hanya menyangkut aspek kemampuan, tetapi juga menyangkut karier pegawai.

d. Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan dan keberhasilan pegawai seorang pimpinan perlu mengadakan evaluasi terhadap kinerja pegawainya. Evaluasi mencakup penilian terhadap tingkat penampilan dari masing-masing personel / staf dalam mencapai hasil yang diharapkan. Penampilan yang dimaksud di sini mencakup. prestasi individu dan peran sertanya dalam kegiatan sekolah, dan juga kepribadian pegawai. Penilaian ini tidak hanya penting bagi sekolah, tetapi juga bagi pegawai itu sendiri. Bagi para pegawai, penilaian berguna sebagai umpan balik berbagai hal, seperti kemampuan, kelebihan, kekurangan dan potensi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana, dan pengembangan karir. ( Mulyasa, 2007 : 42 – 45 ).

Menurut Ismed Syarif, ada beberapa hal yang penting untuk dinilai dalam daftar penilian pegawai, yaitu :

- Kemampuan kerja

- Kerajinan

- Kepatuhan disiplin kerja

- Rasa tanggung jawab terhadap tugas

- Hubungan kerja sama

- Kelakuan di dalam dan di luar dinas

- Prakarsa (inisiatif)

- Kepemimpinan

- Pekerjaan pada umumnya ( Suryosubroto, 2004 : 90 – 91 ).

e. Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, maka perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan professionalisme dan memperbaiki kelemahan dan kekurangan pegawai yang telah diidentifikasi. Perbaikan itu bisa berupa pendidikan dan latihan yang merupakan suatu bentuk program pengembangan sumber daya manusia ( personal development ). Hal ini mengacu pada arti daripada pendidikan dan latihan yang merupakan suatu program belajar yang direncanakan untuk menghasilkan anggota staf demi memperbaiki penampilan seseorang yang telah mendapatkan tugas menduduki jabatan

( Wahjosumidjo, 2007: 380 ).

f. Kompensasi pegawai.

Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan organisasi kepada pegawai, yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Pemberian kompensasi selain dalam bentuk gaji, dapat juga berupa tunjangan, fasilitas perumahan, kendaraan, dan lain-lain. Masalah kompensasi merupakan salah satu bentuk tantangan yang harus dihadapi manajemen, karena imbalan oleh para pegawai tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat pemuas kebutuhan materialnya, akan tetapi sudah dikaitkan dengan harkat dan martabat manusia.

g. Pemberhentian pegawai

Pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pegawai. Untuk selanjutnya mungkin masing-masing pihak terikat dalam perjanjian dan ketentuan sebagai bekas pegawai. Sebab-sebab pemberhentian pegawai ini dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis yaitu :

- Pemberhentian atas permohonan sendiri;

- Pemberhentian oleh dinas atau pemerintah,bagi yang berstatus pns;

- Pemberhentian oleh sebab-sebab lain, seperti meninggal dunia, hilang, habis masa cuti tetapi tidak melaporkan, dan lain-lain.

.3. Peranan Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Personel

Seorang kepala sekolah harus mampu mengerakkan sumber daya manusia yang memiliki kecakapan, motivasi dan kreativitas secara maksimal untuk :

a. Memungkinkan sekolah mengatasi ketidakpastian atau kelemahan (infirmity);

b. Menyesuaikan progam pendidikan secara terus-menerus terhadap kebutuhan hidup individu dan kebutuhan kompetisi di dalam masyarakat yang dinamis;

c. Menggunakan kepemimpinan yang membentuk organisasi kemanusiaan didalam cara yang sesuai antara kepentingan individu dengan kepentingan sekolah;

d. Menciptakan kondisi dan suasana kondusif untuk meningkatkan pertumbuhan sikap kepeloporan / sukarela dan efektifitas individu secara maksimal;

e. Mempengaruhi orang-orang biasa, sehingga mampu tampil dalam bentuk yang luar biasa.

( Wahjosumidjo, 2007 ).

Strategi kepegawaian yang mengacu kepada lima hal diatas memerlukan konsentrasi kepemimpinan dalam arti kesungguhan dalam mencapai tujuan organisasi yaitu memelihara para anggotanya, berinisiatif dan berkreativitas dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga terjadi hubungan proses administrasi, yang pada akhirnya akan tercipta keserasian antara tujuan organisasi dan usaha-usaha individu.

Peranan sumber daya manusia terkait erat dengan keberhasilan sebuah organisasi. Dan yang penting juga untuk diketahui bahwa di dalam organisasi seperti sekolah akan selalu terjadi problem kemanusiaan, yang menurut William B. Castetter ( dalam Wahjosumidjo, 2007 ) adalah sebagai berikut :

a. Kesenjangan komunikasi;

b. Pemberian penghargaan yang tidak efektif;

c. Ketiadaan ( lack ) otoritas;

d. Supervisi yang tidak tepat;

e. Pemberian kompensasi yang tidak seimbang;

f. Kedudukan yang tidak aman;

g. Ketidaklenturan karir;

h. Keusangan personil;

i. Rekruitmen dan usaha seleksi yangh tidak produktif;

j. Ketidakpuasan jabatan;

k. Pergantian yang berlebih-lebihan;

l. Kelambatan dan ketidakhadiran;ketidakadilan pemberian tugas dan kesempatan promosi; dan

m. Akibat negative yang tumbuh sehingga klien sekolah seringkali bersekutu dengan tawar menawar bersama ( bargaining ) di dalam sector masyarakat umum.

Staf memegang peranan penting dalam kehidupan persekolahan, sehingga kepemimpinan kepala sekolah yang mempunyai arti vital dalam proses pendidikan harus mampu mengolah dan memanfaatkan segala sumber daya manusia yang ada sehingga tercapai efektivitas sekolah yang diharapkan akan membawa perubahan pada peserta didik.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh kepala sekolah agar dapat mencapai efektivitas sekolah, yaitu :

a. Sekolah harus secara terus menerus menyesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal yang mutakhir;

b. Mampu mengkoordinasikan dan mempersatukan usaha seluruh sumber daya manusia kea rah pencapaian tujuan;

c. Perilaku sumber daya manusia kea rah pencapaian tujuan dapat dipengaruhi secara positif apabila kepala sekolah mampu melakukan pendekatan secara manusiawai;

d. Sumber daya manusia merupakan suatu komponen penting dari keseluruhan perencanaan organisasi;

e. Dalam rangka pengelolaan, seorang kepala sekolah harus mampu menegakkan hubungan yang serasi antara tujuan sekolah dengan perilaku sumber daya manusia yang ada;

f. Dalam meningkatkan efektivitas dan efesiensi sekolah, fungsi sumber daya manusia harus ditumbuhkan sebagai satu kesatuan utama.

Jelas sekali dari paparan di atas betapa peranan sumber daya manusia sangat dominan dalam menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi sekolah, sehingga sudah seharusnya seorang kepala sekolah betul-betul memahami pengelolaan sumber daya manusia mulai dari proses rekrutmen sampai pemberhentian.

Oleh karena itu seorang kepala sekolah memiliki tanggung jawab pembinaan sumber daya manusia yang harus diarahkan pada :

a. Pencapaian tujuan sekolah;

b. Bantuan terhadap individu untuk memperoleh kedudukan dan standart penampilan kerja kelompok;

c. Pengembangan karier anggota secara maksimal;

d. Rekonsiliasi antara tujuan individu-individu dengan tujuan organisasi.

Begitu berat tugas seorang kepala sekolah , sehingga untuk mencapai hasil yang diharapkan dari organisasi yang dipimpinnya dia harus memiliki kemampuan :

  1. mendorong timbulnya kemauan yang kuat serta penuh semangat dan percaya diri para guru, staf dan siswa dalam melaksanakan tugas masing – masing;
  2. memberikan bimbingan dan tuntunan terhadap para guru, staf dan siswa memacu dan berdiri di depan untuk memberikan inspirasi dalam mencapai tujuan.

Untuk dapat berhasil menggerakkan para guru , staf dan siswa seorang kepala sekolah perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

  1. menghindarkan diri dari sikap dan perbuatan yang bersifat memaksa dan bertindak keras ;
  2. mampu melakukan perbuatan yang melahirkan kesadaran dan rasa tanggung jawab dengan cara :
  1. meyakinkan, berusaha agar para guru, staf dan siswa percaya bahwa apa yang diperbuat adalah benar;
  2. membujuk ( induce ), berusaha meyakinkan apa yan dilakukan oleh para guru, staf dan siswa adalah benar selama berpegang pada aturan yang berlaku.

Demikianlah uraian singkat mengenai pengelolaan sumber daya manusia di sekolah yang dalam hal ini menuntut peran dari kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sebuah sekolah. Pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan secara professional untuk mencapai hasil yang diharapkan, mengingat sekolah bukan hanya sebagai agen pembelajaran tapi juga agen perubahan.

BAB III

KESIMPULAN

Sekolah sebagai sebuah organisasi melibatkan begitu banyak individu yang memiliki kecenderungan yang berbeda satu sama lain. Baik dari latar belakang social, pendidikan bahkan sebagai individu yang memiliki kepribadian yang juga berbeda satu sama lain. Masing – masing individu itu saling bekerja sama satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang sama dari organisasi yang menaunginya.

Bukan hal mudah bagi seorang pemimpin organisasi untuk membangun kerja sama yang harmonis dalam organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pemimpin organisasi yang dalam hal ini diperankan oleh kepala sekolah harus mampu mengelola organisasi dengan baik lebih – lebih pada aspek pengelolaan personalia sebagai sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak suatu organisasi.

Pengelolaan personalia ini dimanifestasikan pada job description yang jelas untuk menghindari terjadinya job overlapping. Pengelolaan personalia ini dimulai sejak tahap rencana pengadaan pegawai, penempatan, penyesuaian diri, evaluasi, perbaikan, kompensasi pegawai sampai pemberhentian pegawai. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan profil pegawai yang benar – benar memiliki kualifikasi dari segi keahlian, kecakapan, motivasi, dan kreatifitas yang maksimal.

Maka, pada akhirnya orang yang paling menentukan keberhasilan suatu sekolah adalah kepala sekolah. Dibutuhkan konsentrasi kepemimpinan dalam arti kesungguhan dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara : memelihara para anggotanya, berinisiatif dan berkreatifitas dalam menjalankan tugas – tugasnya sehingga terjadi hubungan proses administrative dan akan saling mengaitkan proses administrasi yang pada akhirnya akan tercipta keserasian antara tujuan organisasi dan usaha – usaha individu.

Demikianlah kesimpulan akhir dari pengelolaan personel pada suatu organisasi yang dalam hal ini terfokus pada organisasi sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Burhanuddin, Yusak. 2005. Administrasi Pendidikan. Bandung : Pustaka Setia

Mulyasa. 2007. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung : Rosda Karya Purwanto, M. Ngalim, 2006. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Jakarta:

Rineka Cipta

Suryosubroto. 2004. Manajemen Pendidikan di Sekolah. Jakarta : Rineka Cipta

Wahjosumidjo. 2007. Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta : Raja Grafindo

Persada

Permalink Tinggalkan sebuah Komentar

AMINISTRASI PENGAJARAN KURIKULUM DAN GURU

Juni 24, 2008 at 3:14 am (ADMINISTRASI DAN SUPERVISI) ()

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sebagai mahasiswa yag berada di jurusan pendidikan, harus memahami dasar-dasar administrasi pendidikan, pengajaran, kurikulum, dan guru. Sebagai bekal bagi mahasiswa dalam mengepakkan sayapnya setelah lulus dari kuliyah nanti, sehingga sasran pokok dalam makalah yang kami susun adalah administrasi pengajaran, kurikulum, dan guru. Ini menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan fungsi, tujuan dan prinsip-prinsip administrasinya yaitu administrasi guru, administrasi peserta didik, administrasi kurikulum.

Dalam memahami administrasi pendidikan, paling tidak kita harus mengetahui secara detail seluk-beluk pengeloaan administrasi di sekolah-sekolah. Walaupun itu hanya gambarannya saja maupun data yang akurat, yang ditemuan dalam suatu referensi. Hal ini akan memberikan suatu informasi yang sangat penting bagi mahasiswa dalam memahami administrasi.

B. Rumusan Masalah

Dalam menyusun makalah ini kami merumuskan permasalahan yang kami anggap penting da berhubungan dengan judul, yaitu :

1. Tugas, peran , dan kompetensi guru,

2. Administrasi peserta didik,

3. Administrasi kurikulum.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Tugas, peran , dan kompetensi guru

1.1 Tugas guru

Guru merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih[1].Selain itu guru juga harus menanamkan dasar-dasar dan prinsip-prinsip moral-etika pada peserta didik dengan cara nasehat dan bimbingan ataupun melalui tingkahlaku keseharian guru, yang secara otomatis, para peserta didik mengamati dan meniru tindak-tanduk guru, baik cara mereka bicara, berjalan, berpakaian dan sebagainya.

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan disekolah harus dapat menjadilkan dirinya sebgai orang kedua,ia harus mampu menarik simpati sehingga menjadi idola para siswanya. Bila penampilan seorang guru sudah tidak menarik, maka kegagalan pertama adalah ia tidak aan dapat menanamkan benir pengajarannya itu kepada siswa.[2]

Guru sebagai orang tua kedua dalam lingkup pendidikan sekolah harus mampu mengarahkan dan menata tingkah laku mereka. Guru juga harus tampak fit dan segar bila meghadapai siswa, jadi guru harus mampu menempatkan suasana wajah, artinya bila ada permasalahan pribadi, jangan dibwa dan menampakkan wajah suram, sehingga siswa terkena mbasnya.

Seorang guru harus mampu mengupayakan jalinan komunikasi yang harmonis agar suatu aktivitas/proses pengajaranitu akan berjalan dengan baik.[3]Terbinanya komonikasi yang baik antar guru dan siswa dengan baik, didalam dan diluar kelas akan menambah suasana suatu lembaga tampak asri dan ramah tamah, dan hal ini dapat meningkatkan penilaian yang baik terhadap lembaga oleh masyarakat sekitar.

Guru tidak hanya diperlukan oleh para murid diruang kelas, tetapi juga diperlikan oleh masyrakat lingkungan dalam menyelesaikan aneka ragam permasalahan yang dihadapi masyarakat. Masyarakat mendudukkan guru pada tempat terhormat yakni memberi dorongan (Ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, Tutwuri handayani).

Secara singkat tugas guru dapat digambarkan melalui bagan berikut :

Autoidentivikasi

Autoidentivikasi

TUGAS GURU

PROFESI

KEMANUSIAAN

MENDIDIK

MENGAJAR

Mengembangkan dan meneruskan ilmu pngthn

Mengembangkan ketrampilan dan pnerapannya

MELATIH

Meneruskan dan mengembangkan nilai2 hidup

Menjadi orang tua kedua

Transformasi diri

Auto-Pengertian

:Homoludens,Homo peber,Homo sapiens

Autoidentivikasi

Mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga Negara Indonesia yang bermoral pancasila

KEMASYARAKATAN

Mencerdasan bangsa Indonesia

Autoidentivikasi

Autoidentivikasi

1.2 Peran Guru dalam proses Belajar dan Mengajar

Peran dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal sebagaimana yang dikemukakan olehAdam dan Decey dalam Basic principel of student teaching, antara lain guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatu lingkungan, partisipasi, ekspeditor, perencana, supervisor, motivator dan konelor. Dan peranan yang dianggap paling dominant dapat diklasifikasikan adalah guru sebagai demonstrator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator dan fasilitator, guru sebagai evaluator.

1.3 Peran Guru Dalam Pengadministrasian

Dalam hubungannya dengan kegiatan pengadministrasian, seorang guru dapat berperan sebagai berikut ;

a. Pengambilan inisiatif, pengarah, dan penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan.

b. Wakil masyarakat, yang berarti dalam lingkungan sekolah guru menjadi anggota suatu masyarakat.

c. Orang yang ahli dalam mata pencaharian.

d. Penegak disipplin, guru harus menjaga agar tercapai suatu disipplin.

e. Pelaksanan administrasi pendidikan, disamping menjadi pengajar, gurupun beranggungjawab akan kelancaran jalannya pendidikan dan ia harus mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi,

f. Pemimpin generasi muda, masa depan generasi muda terletak ditangan guru,

g. Penerjemah kepada masyarakat, artiya guru beerperan untuk menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada masyarakat, khususnya masalah-masalah pendidikan.

1.4 Peran guru secara pribadi

Dilihat dari segi dirinya sendiri, seorang guru harus berperan sebagai berikut ;

a. Petugas social, yaitu seorang yang harus membantu untuk kepentingan masyarakat.

b. Pelajar dan ilmuan, yaitu guru terus menerus menuntut ilmu.

c. Orang tua, yaitu guru berperan sebagai orang tua bagi siswa-siswanya,

d. Pencari teladan, yaitu guru menjadi ukuran bagi norma-norma tingkah laku.

e. Pencari keamanan, yaituguru menjadi tempat berlindung bagi siswa-siswa untuk memperoleh rasa aman dan puas didalamnya.

1.5 Peran Guru secara Psikologis

Peran guru secara psikkologis, guru dipandang sebagai berikut ;

a. Ahli psikologi pendidikan,

b. Seniman dalam hubungan antar manusia,

c. Pembentuk kelompok sebagai jalan atau alat dalam pendidikan,

d. Catalytic agent, yaitu orang yang mempujyai pengaruh dalam menimbulkan pembaharuan

e. Petugas kesehatan mental yang bertanggungjawab terhadap pembinaan kesehatan mental siswa.

1.6 Kompetensi Profesinalisme Guru

Menurut kamus umum bahasa Indonesia (WJS.Purwadarminta) kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Pengertian dasar kompetensi yakni kemampuan atau kecakapa.

Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Keadaan berwenang atau memenuhi syarat menuntut ketentuan hokum.

Dengan gambaran pengertian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenanagn guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Selanjutnya beralih pada istilah “professional” yang berarti pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang husus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain .

2. Administrasi peserta Didik

Administrasi peserta didik (siswa) adalah seluruh proses kwgiatan yang direncanakandan diusahakansecara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik (dalam lembaga pendidikn yang bersangkutan) agar dapat mengikuti proses belajar mengajar (PBM) secara efektif dan efisien, demi tercapainya tujuan, pendidikan yang telah ditetapkan.

Administrasi peserta didik menunjuk pada kegiatan-kegiatan di luar kelas dan di dalam kelas. Kegiatan-kegiatan di luar kelas meliputi ;

  1. Penerimaan peserta didik baru,
  2. Pencatatan peserta didik baru dalm buku induk dan buku klapper,
  3. Pembagian seragam sekolah beserta perlengkapannya, seragam praktikum, seragam pramuka dengan tata-tertib penggunaanya,
  4. Pembagian kartu anggota OSIS, beserta tata-tertib sekolah yang harus dipatuhi (termasu sangsi dan pelanggarannya),
  5. Pembinaan pezerta didik, dan pembinaan kesejahteraanpeserta didik.

Kegiatan-kegiatan di dalam kelas meliputi ;

  1. Pengelolaan kelas (menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadiya PBM,
  2. Interaksi belajar mengajar yang positif,
  3. Perhatian guru terhadap dinamika kelompok belajar,
  4. Pemberian pengajaran remedial,
  5. Pelaksanaan resensi secara kontinu,
  6. Perhatian terhadap pelaksanaan tata-tertib kelas,
  7. Pelaksanaan jadwal pelajaran secara tertib,
  8. pembentukan pengurus kelas,
  9. Penyediaan alat/media belajar sesuai kebutuhan belajar.
  10. Penyediaan alat bahan penunjang belajar lainnya..

2.1 Pembinaan peserta didik

Maksud pembinaan peserta didik adalah mengusahakan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya sesuai tujuan pendidikan nasional berdasrkan pancasila. Tujua pembinaan peserta didik adalah meningkatkan peran serta dan inisiatifnya untuk menjaga dan membina sekolah sebagai wiyata mandala, sehingga terhindar dari usaha pengaruh yang bertentangan derngan kebudayaan nasonal, menumbuhkan daya tangkal terhadap pengaruh negative yang dating dari luar lingkunga sekolah ; memantapkan kegiatan kurikuker dan ekstra kurikuler dalam menunjanfg pencapaian kurikulumm ; meningkatkan apresiasi dan penghayatan seni; menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara.meneruskan dan mengembangkan jiwa,semangat serta nilai-nilai 1945; serta meningkatkan kesegaran jasmani dan rohani serta rekreasi dalam wadah organisasi siswa intra sekolah (OSIS).

2.2 Menangkal Kenakalan Anak/Remaja

Kenakalan anak(Juvenile Deliquenci) sebagai perbuatan anti social atau perbuatan penyelewengan/pelanggaran terhadap norma masyarakat yang dilakukan oleh anak/remaja tak pernah luput dari perhatian kita. Hal tersebut harus ditangkal dan di tanggulangi dengan kebijakan-kebijakan pendidikan khususnya serta kebijakan-kebijakan lain pada umumnya secara menyeluruh dan terpadu.

Kebijakan-kebijakan yang dapat diambil untuk menangkal dan menanggulangi kenakalan-kenakalan anak dapat dilakukan melalui Tri Pusat Pendidikan, yaitu dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau pendidikan formal, dandilingungan social atau masyarakat.[4]

3. Administrasi kurikulum.

Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yuang direncanakan dan diusahan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah diutarakan didepan, bahwa sesungguhnya dalam pengelolaan/manajemen pendidikan focus dari segala usahanya adalah terletak pada PBM.

Secara oprasional kegiatan administrasi/manajemant kurikulum itu dapat meliputi tiga kegiatan pokok yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru, peserta didik, dan seluruh sivitas akademika atau warga sekolah/lembaga pendidikan.

3.1 Kegiatan yang berhubugan dengan tugas guru/Pengajar, yaitu ;

a. Pembagian tugas guru yang dijabarkan dari struktur program pengajaran dan ketentuan tentang beban mengajar wajib bagi guru,

b. Tugas guru dalam mengikuti jadwal pelajaran,

c. Tugas guru dalam kegiatan PBM.

3.2 Kegiatan yang berhubungan dengan tugas peserta didik/siswa

Kegiatan-kegiatan peserta didik demi suksesnya PBM tertera dalam jadwal kegiatan belajar yang telah disusun oleh sekolah secara paedagogis beserta jadwal tes/uolangan/ujian, dan jadwal kegitan belajar yang diatur sendiri oleh siswa dalam strategi mensukseskan hasil studinya. Seorang pelajar/mahasiswa yang studi aktif dan kreatif biasa menyusun jadwal untuk waktu-waktu belajar, rekreasi/releks, tugas social, membaca Koran, dan sebagainya.

3.3 Kegiatan yang berhubungan dengan seluruh sivitas akademik

Kegiatan ini merupakan pedoman sinkronisasi segala kegiatan sekolah, yang kurikuler, ekstra kurikuler, akademik/non akademik, hari-hari kerja, libur, karya wisata, hari-hari besar, nasional/agama dan sebagainya.

3.4 Kegiatan- Kegiatan penunjang PBM

Disamping ketiga kegiatan pokok tersebut diatas tersebut, nampaknya masih perlu diketengahkan kegiatan-kegiatan penunjang PBM untuk dibahas,yaitu Bimbigan-penyuluhan (BP) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS),dan perpustakaan.Dalam upaya meningkatkan suksesnya kesehatan non-fisik,factor kesehatan fisik,dan factor kelengkapan bahan bacaan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Guru merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih.

Dalam hubungannya dengan kegiatan pengadministrasian, seorang guru dapat berperan sebagai pengambilan inisiatif, pengarah, dan penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan.

Administrasi peserta didik (siswa) adalah seluruh proses kwgiatan yang direncanakandan diusahakansecara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik (dalam lembaga pendidikn yang bersangkutan) agar dapat mengikuti proses belajar mengajar (PBM) secara efektif dan efisien, demi tercapainya tujuan, pendidikan yang telah ditetapkan.

Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yuang direncanakan dan diusahan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah diutarakan didepan, bahwa sesungguhnya dalam pengelolaan/manajemen pendidikan focus dari segala usahanya adalah terletak pada PBM.

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan Ary H, 1996, Administrasi Sekolah (Administrasi Pendidikan Makro),Jakarta: Rineka Cipta.

Purwanto Ngalim,2007, Administrasi dan supervise pendidian, Jakarta: Remaja Rosdakarya.

Rohani Ahmad, 2004, Pengelolaan Pengajaran, Jakarta: Rineka Cipta.

Usman Uzer, 2006, Menjadi Guru Profesional,Bandung: Remaja Rosdakarya

Mudjahid Ak,Dkk,Kepemimpinan Madrasah Mandiri, Jakarta : Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2002


Permalink Tinggalkan sebuah Komentar

DASAR-DASAR ADMINISTRASI PENDIDIKAN

Juni 24, 2008 at 3:08 am (ADMINISTRASI DAN SUPERVISI) ()

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia pendidikan di Indonesia,bidang studi administrasi pendidikan boleh dikatakan masih baru. Di negara-negara yang sudah maju,administrasi pendidikan mulai berkembang dengan pesat sejak pertengahan pertama abad ke-20,terutama sejak berakhirnya perang dunia kedua. Khususnya di negara kita,Indonesia,adcministrasi pendidikan baru diperkenalkan melalui beberapa IKIP sejak tahun 1960-an,dan baru dimasukkan sebagai mata pelajaran decan mata ujian di SGA/SPG sejak tahun ajaran 1965/1966.Oleh karena itu,tidak mengherankan jika para pendidik sendiri banyak yang belum dapat memahami betapa perlu dan pentingnya administrasi pendidikan dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pada umumnya. Disamping itu, administrasi pendidikan itu sendiri sebagai ilmu,terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan pendidikan negara masing-masing.(Purwanto:1:2007)

Setelah kita mengetahui realita yang terjadi seperti yang sudah tersebut di atas,maka diperlukan sebuah penjelasa secara rinci dan mendetail tentang administrasi pendidikan agar para pendidik dapat memahami betapa perlu dan pentingnya administrasi pendidikan itu. Oleh karena itu para pendidiki terlebih dahulu harus mengetahui dasar-dasar dari administrasi pendidikan. Maka dimakalah ini kami akan menjelaskan tentang dasar-dasar administrasi pendidikan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian administrasi pendidikan ?

2. Apa fungsi administrasi pendidikan ?

3. Apa tujuan administrasi pendidikan ?

4. Apa saja ruang lingkup administrasi pendidikan ?

5. Apa saja prinsip-prinsip dari administrasi pendidikan ?

C. Tujuan

1. Mengetahui pengertian administrasi pendidikan

2. Mengetahui fungsi administrasi pendidikan

3. medngetahui tujuan administrasi pendidikan

4. Mengetahui ruang lingkup administrasi pendidikan

5. Medngetahui prinsip-prinsip administrasi pendidikan

BAB II

PEMBAHASAN

DASAR-DASAR ADMINISTRASI PENDIDIKAN

1. Pengertian Administrasi pendidikan

Administrasi dalam pengertian secara harfiah,kata “administrasi”berasl dari bahasa latin yang terdiri atas kata ad dan ministrare.kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa inggris yang berarti “ke”atau”kepada”.Dan kata ministrare sam artinya dengan kata to serve atau to conduct yang berarti”melayani,membantu dan mengarahkan”.Dalam bahasa inggris to administer berarti pula”mengatur,memelihara dan mengarahkan”.

Jadi kata”administrasi” secara harfiah dapat di artikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu,malayani,mengarahkan atau mengatur semua kegiatan didalam mencapai suatu tujuan.(Purwanto:1:2007)

Administrasi dalam pengertian yang sempit yaitu kegiatan ketatausahaan yang intinya adalah kegiatan ruti catat-mencatat,mendokumentasika kegiatan,menyelenggarakan surat-menyurat dengan segala aspeknya serta mempersiapkan laporan.

Administrasi pendidikan dalam pengertian secara luas adalah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personel,spiritual maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan.

Jadi,didalam proses administrasi pendidikan segenap usaha orang-orang yang terlibat didalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu diintegrasikan,diorganisasi dan dikoordinasi secara efektif,dan semua materi yang di perlukan dan yang telah ada dimanfaatkan secara efisien.

Dalam pengertian yang luas ini, istilah administrasi juga dapat diartikan sebagai berikut :

“Administrasi adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersam yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien”.

Dalam batasan tersebut di atas, makna administrasi dapat di urai paling tidak menjadi lima pengertian pokok, yaitu :

  1. Administrasi merupakan kegiatan atau kegiatan manusia
  2. Rangkaian kegiatan itu marupakan suatu proses/pengelolaan dari suatu kegiatan yang kompleks, oleh sebab itu bersifat dinamis
  3. Prose situ dilakukan bersama oleh sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi
  4. Proses itu dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya
  5. Proses pengelolaan itu dilakukan agar tujuannya dapat dicapai secara efektif dan efisien.(Tsauri:2:2007)

2. Fungsi Administrasi Pendidikan

Agar kegiatan dalam komponen administrasi pendidikan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan,kegiatan tersebut harus dikelola melalui suatu tahapan proses yang merupakan daur (siklus). Adapun proses administrasi pendidikan itu meliputi fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, komunikasi, supervise kepegawaian dan pembiayaan dan evaluasi. Semua fungsi tersebut satu sama lain bertalian sangat erat. Untuk menadapat gambaran yang lebih jelas tentang fungsi-fungsitersebut di bawah ini akan diuraikan secara lebih rinci.

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan salh satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan administrasi. Tanpa perencanaan,pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan pada permulaan dan selama kegiatan administrasi itu berlangsung. Di dalam setiap perencanaan ada dua faktor yang harus diperhatikan,yaitu faktor tujuan dan faktor sarana, baik sarana personel maupun material.

Langkah-langkah dalam perencanaan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai

2. Meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan

3. Mengumpulkan daa dan informasi-informasi yang diperlukan

4. Menentukan tahap-tahap dan rangkaian tindakan

5. Merumuskan bagimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu akan diselesaikan

Syarat-syarat perencanaan

Dalam menyusun perencanaan syarat-syarat berikut perlu diperhatikan :

1. perencanaan harus didasarkan atas tujuan yang jelas

2. bersifat sederhana, realistis dan praktis

3. terinci, memuat segala uraian serta klarifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah di pedomani dan dijalankan

4. memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu

5. terfdapat perimbangan antara bermaca-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu, menurut urgensinya masing-masing

6. diusahakan adanya penghematan tenaga, biaya dan waktu serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia sebaik-baiknya

7. diusahakan agar sedapat mengkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan

Merencanakan berarti pula memikirkan tentang penghematan tenaga, biaya dan waktu, juga membatasi kesalahan-kesalahan yangmungkin terjadi dan menghindari adanya duplikasi-duplikasiatau tugas-tugas/pekerjaan rangkap yang dapat menghambat jalannyapenyelesaian.

Jadi, perencanaan sebagai suatu fungus administrasi pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut :

“perencanaan(planning) adalah aktivitas memikirkan dan memilih rangkaian tindakan-tindakan yang tertuju pada tercapainya maksu-maksud dan tujuan pedndidikan”.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam pengorganisasian terdapatadanya pembagian tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab secara terinci menurut bidang-bidang dan bagian-bagian, sehingga dari situ dapat terciptalah adanya hubungan-hubungan kerjasama yang harfmonis dan lancar menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pengorganisasian sebagai fungsi administrasi pendidikan menjadi tugas utama bagi para pemimpin pendidikan termasuk kepala sekolah. Kita mengetahui bahwa dalam kegiatan sekolah sehari-sehari terdapat bermacam-macam jenis pekerjaan yang memerlukan kecakapandan keterampilan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Keragaman tugas dan pekerjaan semacam itu tidak mungkin dilakukan dan dipikul sendiri oleh seoran pemimpin. Dlam hal inilah terletak bagaimana kecakapan kepala sekolah mengorganisasi guru-guru dan pegawai sekolah lainnya dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sehingga tercipta adanya hubungan kerja sama yang harmonis dan lancar.

Yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian antara lain ialah bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab hendaknya disesuaikan dengan penglaman,bakat, minat, pengetahuan dan kepribadian masing-masing prang yang dikperlukan dalam menjalankan tugas-tigas tersebut.

Dengan demikian ,pengorganisasian sebagai salah satu fungsi administrasi pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut :

“pengorganisasian adalah aktivitas-aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan sehingga terwujudlah kesatuan usaha dealam mencapai maksud-maksud dan tujuan-tujuan pendidikan”.

c. Pengkoordinasian (Coordinating)

Adanya bermacam-macam tugas/pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang, memerlukan adanya koordinasi dari seorang pemimpin. Adanya koordinasi yang baik dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan atau kesimpangsiuran dalam tindakan. Dengan adanya koordinasi yang baik, semua bagian dcan personel dapat bekerja sama menuju ke satu arah tujuan yang telah ditetapkan.

Pengkoordinasian diartikan sebagai usaha untuk menyatu padukan kegiatan dari berbagai individu agar kegiatan mereka berjalan selarfas dengan anggota dalam usaha mencapai tujuan. Usayha pengkoordinasian dapat dilakukan melalui berbagai cara,seperti:(a)melaksanakan penjelasan singkat (briefing);(b)mengadakan rapat kerja;(c) memberikan unjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis,dan (d) memberikan balikan tentang hasil sutu kegiatan.(Soetjipto:137:2004)

Dengan demikian,koordinasi sebagai salah satu fungsi administrasi pendidikan dapat disimpulkan sebagi berikut :

“koordinasi adalah aktivitas membawa orang-orang, material, pikiran-pkiran, teknikk-teknik dan tujuan-tujuan kedalam hubungan yang harmonis dan produktif dalam mencapai suatu tujuan”.

d. Komunikasi

Dalam melaksanakan suatu program pendidikan, aktivitas menyebarkan dan menyampaikan gagasan-gagasan dan maksud-maksud ke seluruh struktur organisasi sanat penting. Proses menyampaikan atau komunikasi ini meliputi lebih dari pada sekedar menyalurkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan dan maksud-maksud secara lisan atau tertulis.

Komunikasi secara lisan pada umumnya lebih mendatangkan hasil dan pengertian yang jelas dari pada secara tertulis. Demikian pula komunikasi yang dilakukan secara informal dan secara formal mendatangkan hasil yang berbeda pengaruh dan kejelasannya.

Menurut sifatnya, komunikasi ada dua macam yaitu komunikasi bebas dan komunikasi terbatas. Dalam komunikasi bebas, setiap anggota dapat berkomunikasi dengan setiap anggota yang lain. sedangkan dalam komunikasi terbatas, setiap anggota hanya dapat berhubungan dengan beberapa anggota tertentu saja.

Dengan demikian, organisasi sebagai salah satu fungsi administrasi pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut :

“komunikasi dalam setiap bentuknya adalah suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi”.

e. Supervisi

Setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau supervise. Pengawasan bertanggung jawab tentang keefektifan program itu. Oleh karena itu, supervise haruslah meneliti ada atau tidaknya kondisi-kondisi yang akan memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan.

Jadi, fungsi supervisi yang terpentig adalah :

1. menentukan kondisi-kondisi/syarat-syarat apakah yang diperlukan

2. memenuhi/mengusahakan syarat-syarat yang diperlukan itu.

Dengan demikian , supervisi sebagai salah satu fungsi administrasi pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut :

“supervise sebagai fungsi administrasi pendidikan berarti aktivitas-aktivitas untuk menentukan komdisi-kondisi/syarat-syarat yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan”.

f. Kepegawaian (Staffing)

Sama halnya dengan fungsi-fungsi administrasi pendidikan yang telah diuraikan terdahulu kepegawaian merupakan fungsi yang tidak kalah pentingnya. Agak berbeda dangan fungsi-fungsi administrasi yang telah dibicarakan, dalam kepegawaian yang menjadi titik penekanan ialah personal itu sendiri. Aktivitas yang dilakukan di dalam kepegawaian antara lain : menentukan, memilih, menempatkan dan membimbing personel.

Sebenarnya fungsi kepegawaian ini sudah dijalankan sejak penyusunan perencanaan dan pengorganisasian. Di dalam pengorganisasian telah dipikirkan dan diusahakan agar untuk personel-personel yang menduduki jabatan-jabatan tertentu di dalam struktur organisasi itu dipilih dan di angkat orang-orang yang memiliki kecakapan dan kesanggupan yang sesuai dengan jabatan yang di pegangnya. Dalam hal ini prinsip the right man in the right place selalu di perhatikan.

g. Pembiayaan

Biaya/pambiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena biaya ini sangat menentukan bagi kelancaran jalannya sebuah organisasi, tanpa biaya yang mencukupi tidak mungklin terjamin kelancaran jalannya suatu organisasi.

Setiap kebutuhan organisasi, baik personel maupun material, semua memerlukan adanya biaya., itulah sebabnya masalah pembiayaan ini harus sudah mulai dipikirkan sejak pembuatan planning sampai dengan pelaksanaannya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi pembiayaan, antara lain :

1. perencanaan tentang berapa biaya yang diperlukan

2. dari mana dan bagaimana biaya itu dapat diperoleh/diusahakan

3. bagaimana penggunaanya

4. siapa yang akan melaksanakannya

5. bagaimana pembukuan dan pertangung jawabannya

6. bagaimana pengawasannya,dll.

h. Penilaian (Evaluating)

Evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai denhan rencana atau program yang telah di tetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Setiap kegiatan, baik yang dilakukan oleh unsure pimpinan maupun oleh bawahan, memerlukan adanya evaluasi.

Dengan mengetahui kasalahan-kasalahan atau kekurangan-kekurangan serta kemacetan-kemacetan yang diperoleh dari tindakan evaluasi itu, selanjutnya dapat di usahakan bagaimana cara-cara memperbaikinya.(Purwanto:15-22:2007)

Secara lebih rinci maksud penilaian (evaluasi) adalah :

1. Memperoleh dasar bagi pertimbangan apakah pada akhir suatu periode kerja , pekejaan tersebut berhasil

2. Menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien

3. Memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran-kesukaran dan untuk menghindari situasi yang dapat merusak

4. Memajukan kesanggupan para personel dalam mengembangkan organisasi.(Soetjipto:138:2004)

Perlu ditekankan disini bahwa fungsi-fungsi pokok yang telah dibicarakan di atas satu sama lain sangat erat hubungannya, dan kesemuanya merupakan suatu proses keseluruhan yang tidak terpisahkan satu sama lain dan merupakan rangkaian kegiatan yang kontinyu.

3. Tujuan Administrasi Pendidikan

Tujuan adminitstrasi pada umumnya adalah agar semua kegiatan mandukung tercapainya tujuan pendidikan atau dengan kata lain administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Sergiovanni dan carver (1975) (dalam burhanuddin:2005) menyebutkan empat tujuan administrasi yaitu:

  1. efektifitas produksi
  2. efesiensi
  3. kemampuan menyesuaikan diri (adaptivenes)
  4. kepuasan kerja

keempat tujuan tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Sebagai contoh: sekolah mempinyai fungsi untuk mencapai efektivitas produksi, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dalam pencapaian tujuan tersebut harus dilakukan usaha seefisien mungkin, yaitu menggunakan kepuan dana, dan tenaga seminimal mungkin,tetapi memberikan hasil sebaik mungkin, sehingga lulusan tersebut dapat melanjutkan ketingkat berikutnya dan dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkunganya yang barudan selanjutnya lulusan ini akan mencari kerja pada perusahaan yang memberikan kepuasan kerja kepada mereka.

4. Ruang Lingkup (Bidang Garapan) Administrasi Pendidikan

Administrasi pendidikan mempunyai ruang lingkup/bidang garapan yang sangat luas. Secara lebih rinci ruang lingkup adcministrasi pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Administrasi tata laksana sekolah

Hal ini meliputi :

1. Organisasi dan struktur pegawai tata usaha

2. Otorosasi dan anggaran belanja keuangan sekolah

3. Masalah kepegawaian dan kesejahteraan personel sekolah

4. Masalah perlengkapan dan perbekalan

5. Keuangan dan pembukuannya

b. Administrasi personel guru dan pegawai sekolah

hal ini meliputi :

1. Pengangkatan dan penempatan tenaga guru

2. Organisasi personel guru-guru

3. Masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru

4. Rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru

5. Inservice training dan up-grading guru-guru

c. Administrasi peserta didik

Hal ini meliputi :

1. Organisasi dan perkumpulan peserta didik

2. Masalah kesehatan dan kesejahteraan peserta didik

3. Penilaian dan pengukuran kemajuan peserta didik

4. Bimbingan dan penyuluhan bagi peserta didik (guidance and counseling)

d. Supervisi pengajaran

Hal ini meliputi :

1. Usaha membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing sebaik-baiknya.

2. Usaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode baru dalam mengajar dan belajar yang lebih baik

3. Mengusahakan cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran.

e. Pelaksanaan dan pembinaan kurikulum

Hal ini meliputi :

1. Mempedomani dan merealisasikan apa yang tercantum di dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran

2. menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum beserta materi-materi, sumber-sumber dan metode-metode pelaksanaanya, disesuaikan dengan pembaharuan pendidikan dan pengajaran serta kebutuhan mesyarakat dan lingkungan sekolah

3. kurikulum bukanlah merupakan sesuatu yang harus didikuti dan diturut begitu saja dengan mutlak tanpa perubahan dan penyimpangan sedikitpun. Kurikulum meripakan pedoman bagi para guru dalam menjalankan tugasnya.

f. Pendirian dan perencanaan bangunan sekolah

Hal in meliputi :

1. Cara memilih letak dan menentukan luas tanah yang dibutuhkan

2. Mengusahakan, merencanakan dan menggunakan biaya pendirian gedung sekolah

3. Menentukan jumlah dan luas ruangan-ruangan kelas, kantor, gudang, asrama, lapangan olah raga,dan sebagainya.

4. Cara-cara penggunaan gedung sekolah dan fasilitas-fasilitas lainyang efektif dan produktif, serta pemeliharaannya secara kontinyu.

5. Alat-alat perlengkapan sekolah dan alat-alat pelajaran yang dibutuhkan

g. Hubungan sekolah dengan masyarakat

Hal ini mencakup hubungan sekolah dengan sekolah-sekolah lain, hubungan sekolah dengan instansi-instansi dan jawsatan-jawatan lain dan hubungan sekolah dengan masyarfakat pada umumnya. Hendaknya semua hubungan itu merupakan hubungan kerjasama yang bersifat pedagogis, sosiologis dan produktif yang dapat mendatangkan keuntungan dan perbaikan serta kemajuan bagi kedua belah pihak.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, ruang lingkup yang tercakup di dalam administrasi pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

  1. Administrasi material,yaitu kegiatan administrasi yang menyangkut bidang-bidang materi/benda-benda seperti :ketatausahaan sekolah, administrasi keuangan, dan lain-lain.
  2. Administrasi personel,mencakup didalamnya administrasi personel guru dan pegawai sekolah, dan juga administrasi peserta didik.
  3. Administrasi kurikulum,yang mencakup didalamnya penyusunan kurikulum, pembinaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, seperti pembagian tugas mengajar pada guru-guru, penyusunan silabus,dan sebagainya.(Tsauri:13-16:2007)

5. Prinsip-prinsip Administrasi Pendidikan

Prinsip merupakan sesuatu yang di buat sebagai pegangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Diantara prinsip-prinsip administrasi pendidikan antara lain :

  1. Adanya sumber daya manusia (SDM) atau sekelompokmanusia (sedikitnya dua orang) untuk ditata
  2. Adanya tiugas/fungsi yang harus dilaksanakn maksudnya ada sebuah kerjasama dari sekelompok orang
  3. Adanya penataan/pengaturan dari kerjasama tersebut
  4. Adanya non manusia seperti peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dan yang harus ditata
  5. Adanya tujuan yang hendak di capai bersama dari kerjasama tersebut.(Purwanto:2007)

Ada sebuah prinsip-prinsip administrasi yang menyinggung organisasi, diantara prinsip-prinsip tersebut adalah :

  1. Memiliki tujuan yang jelas
  2. Tiap anggota dapat memahami dan menerima tujuan tersebut
  3. Adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindakan dan pikiran
  4. Adanya kesatuan perintah (Unity of command); para bawahan hanya mempunyai seorang atasan langsung dari padanya menerima perintah atau bimbingan dan kepada siapa ia harus mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya.
  5. Koordinasi tentang wewenang dan tanggung jawab, maksudnya ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota
  6. Adanya pembagian tugas atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian dan bakat masing-masing, sehingga dapat menimbulkan kerjasama yang harfmonis dan kooperatif.(Tsauri:22:2007)

BABIII

PENUTUP

Administrasi pendidikan adalah suatu kegiatan kerja sama atau proses pengintegrasian segala sesuatu baik personal maupun material yang tergabung dalam orgaisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien.

Administrasi pendidikan juga memiliki sebuah fungsi, diantara fungsi administrasi pendidikan adalah:

1. perencanaan (planning)

“perencanaan(planning) adalah aktivitas memikirkan dan memilih rangkaian tindakan-tindakan yang tertuju pada tercapainya maksu-maksud dan tujuan pedndidikan”.

2. pengorganisasian (organizing)

“pengorganisasian adalah aktivitas-aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan sehingga terwujudlah kesatuan usaha dealam mencapai maksud-maksud dan tujuan-tujuan pendidikan”.

3. pengkoordinasian (coordination)

koordinasi adalah aktivitas membawa orang-orang, material, pikiran-pkiran, teknikk-teknik dan tujuan-tujuan kedalam hubungan yang harmonis dan produktif dalam mencapai suatu tujuan”

4. komunikasi

komunikasi dalam setiap bentuknya adalah suatu proses yang hendak mempengaruhi sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasi”.

5. supervisi

“supervise sebagai fungsi administrasi pendidikan berarti aktivitas-aktivitas untuk menentukan komdisi-kondisi/syarat-syarat yang esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan”.

6. kepegawaian (staffing)

dalam kepegawaian yang menjadi titik penekanan ialah personal itu sendiri. Aktivitas yang dilakukan di dalam kepegawaian antara lain : menentukan, memilih, menempatkan dan membimbing personel.

7. pembiayaan (budgeting)

Biaya/pambiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi karena biaya ini sangat menentukan bagi kelancaran jalannya sebuah organisasi, tanpa biaya yang mencukupi tidak mungklin terjamin kelancaran jalannya suatu organisasi.

8. penilaian (evaluating)

Evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai denhan rencana atau program yang telah di tetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.

Adapun tujuan dari administrasi pendidikan adalah:

  1. efektifitas produksi
  2. efesiensi
  3. kemampuan menyesuaikan diri (adaptivenes)
  4. kepuasan kerja

administrasi pendidikan juga memiliki sebuah ruang lingkup (bidang garapan) didalam pengelolaannya. Diantara administrasi pendidikan adalah:

  1. administrasi tata laksana sekolah
  2. administrasi personel guru dan pegawai sekolah
  3. administrasi peserta didik
  4. supervisi pengajaran
  5. pelaksanaan dan pembinaan kurikulum
  6. pendirian dan perencanaan bangunan sekolah
  7. hubungan sekolah dan masyarakat

didalam administrasi pendidikan terdapat pulasebuah prinsip-prinsip yang dapat menunjang kegiatan administrasi dan mencapai tujuan administrasi pendidikan karena prinsip ini merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai pengayaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diantara prinsip-prinsip administrasi pendidikan adalah:

1. Adanya kerja sama sekelompok orang

2. Adanya penataan dan pengaturan dari kerja sana tsb

3. Adanya SDM (sumber daya manusia/personal) yang harus ditata

4. Adanya peralatan dan perlengkapan (non manusia ) yang harus ditata

5. Adanya tujuan yang hendak dicapai bersama dari kerjasama tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Burhanuddin,Yusak.2005.Administrasi pendidikan.Bandung:Pustaka setia

Purwanto,Ngalim.2007.Administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan.Bandung:PT Remaja Rosda Karyta

Soetjipto dan Kosasi,Raflis.2004.Profesi keguruan.Jakarta:PT Rineka Cipta

Tsauri,Sofyan.2007.Administrasi dan supervisi pendidikan.Jember:Center for society studies

Permalink Tinggalkan sebuah Komentar

Model-model Kepemimpinan

Juni 23, 2008 at 2:45 pm (Kepemimpinan Pendidikan) ()

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam hal pendahuluan kita fokuskan dulu pada kepemimpinan secara umum (Global), karena model-model kepemimpinan adalah sebuah anak cabang dari teori kepemimpinan itu sendiri. Menurut Sarros dan Butchatsky (1996), kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktifitas anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi.

Berdasarkan definisi diatas kepemimpinan memiliki beberapa implikasi, antara lain:

a. Kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain yaitu para karyawan atau bawahan, para karyawan atau bawahan harus memiliki kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin.

b. Seorang pemimpin yang efektif adalah seseorang dengan kekuasaannya mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Kekuasaan itu dapat bersumber dari: Hadiah, hukuman, otoritas dan charisma.

c. Pemimpin harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri, sikap bertanggung jawab yang tulus, pengetahuan, keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain dalam membangun organisasi.

Kepemimpinan sering disamakan dengan managemen, kedua konsep tersebut berbeda. Perbedaan antara pemimpin dan manager dinyatakan secara jelas oleh Bennis dan Nannus (1995). Pemimpin berfokus pada mengerjakan yang benar, sedangkan manager memusatkan perhatian pada mengerjakan secara tepat. Kepemimpinan memastikan tangga yang kita daki bersandar pada tembok secara tepat, sedangkan managemen mengusahakan agar kita mendaki tangga seefisien mungkin.

Dari pemaparan kepemimpinan diatas mungkinlah jelas tentang kepemimpinan, namun tentang model-model masih belum karena suatu model adalah suatu penelitian yang setiap saat bisa digugurkan antara satu model dengan model yang lain, karena sebuah model dalam kepemimpinan bersifat dinamis, dan mungkin hal inilah yang akan kita bahas dan menjadi pokok suatu permasalahan antara satu model dengan model yang lain, dan kita juga akan membahas tentang model terbaru (sekarang) yang dianggap lebih efektif dari model-model kepemimpinan sebelumnya.

1.1. RUMUSAN MASALAH

1.1.1. Bagaimanakah model-model kepemimpinan masa lalu dan keefektifannya dalam mengembangkan suatu organisasi?

1.1.2. Bagaimanakah model kepemimpinan sekarang yang dianggap efektif dalam pengembangan organisasi?

1.2. TUJUAN

1.2.1. Mengetahui dan mempelajari model-model kepemimpinan masa lalu.

1.2.2. Mengetahui dan mengkaji model-model kepemimpinan sekarang.

BAB II

PEMBAHASAN

Banyak studi mengenai kecakapan kepemimpinan yang dibahas dari berbagai perspektif yang telah dilakukan oleh para peneliti. Analisis awal tentang kepemimpinan dari tahun 1900-an hingga tahun 1950-an memfokuskan perhatian pada perbedaan karakeristik antara pemimpin (Leaders) dan pengikut / karyawan (Followers).

Karena hasil penelitian pada saat periode tersebut menunjukkna bahwa tidak terdapat satupun sifat atau watak (Trait) atau kombinasi sifat atau watak yang dapat menerangkan sepenuhnya tenang kemampuan para pemimpin, maka perhatian para peneliti bergeser pada masalah pengaruh situasi terhadap kemampuan dan tingkah laku para pemimpin. Studi-studi kepemimpinan selanjutnya berfokus pada tingkah laku yang diperagakan oleh para pemimpin yang efektif.

Untuk memahami factor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkah laku para pemimpin yang efektif, para peneliti menggunakan model kontingensi. Dengan model kontingensi tersebut para peneliti menguji keterkaitan antar watak pribadi, variable-variable situasi keefektifan pemimpin. Hal ini dilakukan pada tahun 1970-an dan 1980-an.

Hasil-hasil penelitian pada periode ini mengarah pada kesimpulan bahwa pemimpin dan kepemimpinan adalah persoalan yang sangat penting untuk dipelajari (Crucial), namun kedua hal tersebut disadari sebagai komponen organisasi yang sangat kompleks.

Dalam perkembangannya, model yang relative baru dalam studi kepemimpinan disebut sebagai model kepemimpinan Transformasional. Model ini dianggap sebagai model yang terbaik dalam menjelaskan karakteristik pemimpin. Konsep kepemimpinan Transformasional ini mengintergrasikan ide-ide yang dikembangkan dalam pendekatan watak, gaya dan kontingensi-kontingensi.

Berikut ini akan dibahas tentang perkembangan pemikiran ahli-ahli managemen mengenai model-model kepemimpinan yang ada dalam literature, dan agar lebih praktis pembahasan ini kita bagi menjadi dua, yaitu: model-model kepemimpinan masa lalu dan sekarang.

2.1. MODEL-MODEL KEPEMIMPINAN MASA LALU.

2.1.1. Model Watak Kepemimpinan

Pada umumnya studi-studi kepemimpinan pada tahap awal mencoba meneliti tentang watak individu yang melekat pada diri para pemimpin, seperti misalnya: kecerdasan, kejujuran, kematangan, ketegasan, kecakapan berbicara, kesupelan dalam bergaul, status social ekonomi, dan lain-lain (Bass 1960, Stogdill 1974).

Stogdill (1974) menyatakan bahwa terdapat enam kategori factor pribadi yang membedakan antara pemimpin dan pengikut yaitu kapasitas, prestasi, tanggung jawab, partisipasi, status dan situasi. Namun demikian banyak studi yang menunjukkan bahwa factor-faktor yang membedakan antara pemimpin dan pengikut dalam satu studi tidak konsisten dan tidak didukung dengan hasil-hasil studi yang lain.

Disamping itu watak pribadi bukanlah factor yang dominant dalam menentukan keberhasilan kinerja managerial para pemimpin. Hingga tahun 1950-an, lebih dari 100 studi yang telah dilakukan untuk untuk mengindifikasi watak atau sifat personal yang dibutuhkan oleh pemimpin yang baik, dan dari studi-studi tersebut dinyatakan bahwa hubungan antara karakteristik, watak dengan efektifitas kepemimpinan, walupun positif tetapi signifikasinya sangat rendah (Stogdill 1970).

Bukti-bukti yang ada menyarankan bahwa apabila kepemimpinan didasarkan pada factor situasi, maka pengaruh watak yang dimiliki oleh para pemimpin mempunyai pengaruh yang tidak segnifikan. Kegagalan studi-studi tentang kepemimpinan pada periode awal ini yang tidak berhasil meyakinkan adanya hubungan yang jelas antara watak pribadi pemimpin dan kepemimpinan membuat para peneliti untuk mencari factor-faktor lain (selain factor watak), seperti misalnya factor situasi yang diharapkan dapat secara jelas menerangkan perbedaan karakteristik antara pemimpin dan pengikut.

2.1.2. Model Kepemimpinan Situasional

Model kepemimpinan situasional merupakan pengembangan model watak kepemimpinan dengan focus utama factor situasi sebagai variable penentu kemampuan kepemimpinan.

Studi-studi kepemimpinan situasional mencoba mengidentifikasi karakteristik situasi atau keadaan sebagai factor penentu utama yang membuat seorang pemimpin berhasil melaksanakan tugas-tugas organisasi secara efektif dan efisien. Dan juga model ini membahas aspek kepemimpinan lebih berdasarkan fungsinya, bukan lagi hanya berdasarkan watak kepribadian pemimpin.

Hencley (1973) menyatakan bahwa factor situasi lebih menentukan keberhasilan seorang pemimpin dibandingkan watak pribadinya, menurut pendekatan kepemimpinan situasional ini seseorang bisa dianggap sebagai pemimpin atau pengikut tergantung pada situasi atau keadaan yang dihadapi. Banyak studi yang mencoba untuk mengidentifikasi karakteristik situasi khusus yang mempengaruhi kinerja para pemimpin.

Hoy dan Miskel (1987) menyatakan bahwa terdapat empat factor yang mempengaruhi kinerja pemimpin, yaitu sifat structural organisasi, iklim atau lingkungan organisasi, karakteristik tugas atau peran dan karakteristik bawahan.

Kajian model kepemimpinan situasional lebih menjelaskan fenomena kepemimpinan dibandingkan dengan model terdahulu. Namun demikian model ini masih dianggap belum memadai karena model ini tidak dapat memprediksikan kecakapan kepemimpinan yang mana yang lebih efektif dalam situasi tertentu.

2.1.3. Model Pemimpin Yang Efektif

Model kajian kepemimpinan ini memberikan informasi tentang type-type tingkah laku para pemimpin yang efektif. Tingkah laku para pemimpin dapat dikategorikan menjadi dua dimensi, yaitu struktur kelembagaan dan konsiderasi.

a. Dimensi struktur kelembagaan menggambarkan sampai sejauh mana pemimpin mendefinisikan dan menyusun interaksi kelompok dalam rangka mencapai tujuan organisasi serta sejauh mana para pemimpin mengorganisasikan kegiatan-kegiatan kelompok mereka, dimensi ini dikaitkan dengan usaha para pemimpin mencapai tujuan organisasi.

b. Dimensi konsiderasi menggambarkan sampai sejauh mana tingkat hubungan kerja antara pemimpin dan bawahannya, dan sampai sejauh mana pemimpin memperhatikan kebutuhan social dan emosi bagi bawahan, misalnya kebutuhan akan pengakuan, kepuasan kerja dan penghargaan yang mempengaruhi kinerja mereka dalam organisasi. Dimensi konsiderasi ini juga dikaitkan dengan adanya pendekatan kepemimpinan yang mengutamakan komunikasi dua arah, partisipasi dan hubungan manusiawi.

Halpin (1966) menyatakan bahwa tingkah laku pemimpin yang efektif cenderung menunjukkan kinerja yang tinggi terhadap dua aspek diatas. Dia berpendapat bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang menata kelembagaan organisasinya secara sangat terstruktur dan mempunyai hubungan dan persahabatan yang sangat baik. Secara ringkas model kepemimpinan efektif ini mendukung anggapan bahwa pemimpin yang efektif adalah pamimpin yang dapat menangani kedua aspek organisasi dan manusia sekaligus dalam organisasinya.

2.1.4. Model Kepemimpinan Kontingensi

Studi kepemimpinan jenis ini memfokuskan perhatiannya pada kecocokan antara karakteristis watak pribadi pemimpin, tingkah lakunya dan fariabel-fariabel situasional.

Kalau model kepemimpinan situasional berasumsi bahwa situasi yang berbeda membutuhkan type kepemimpinan yang berbeda, maka model kepemimpinan kontingensi memfokuskan perhatian yang lebih luas, yakni pada aspek-aspek keterkaitan antara kondisi / variable situasional dengan watak atau tingkah laku dan criteria kinerja pemimpin (Hoy and Miskel 1987).

Fiedler (1967) beranggapan bahwa kontribusi pemimpin terhadap efektifitas kinerja kelompok tergantung pada cara atau gaya kepemimpinan dan sesuai situasi yang dihadapinya. Menurutnya ada tiga factor utama yang mempengaruhi kesesuaian situasi dan ketiganya ini selanjutnya mempengaruhi keefektifan pemimpin, ketiga factor tersebut adalah:

a. Hubungan antara pemimpin dan bawahan, yaitu sampai sejauh mana pemimpin itu dipercaya dan disukai oleh bawahan untk mengikuti petunjuk pemimpin.

b. Struktur tugas yaitu sampai sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi didefinisikan secara jelas dan sampai sejauh mana tugas-tugas tersebut dilengkapi dengan petunjuk yang rinci dan prosedur yang baku.

c. Kekuatan posisi, yaitu sampai sejauh mana kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin, karena posisinya diterapkan dalam organisasi untuk menanamkan rasa memiliki akan arti penting dan nilai dari tugas-tugas mereka masing-masing. Kekuatan posisi juga menjelaskan sampai sejauh mana pemimpin menggunakan otoritasnya dalam memberikan hukuman dan penghargaan, promosi dan penurunan pangkat.

Walaupun model kepemimpinan kontingensi dianggap lebih sempurna dibandingkan model-model sebelumnya dalam memahami aspek kepemimpinan dalam organisasi, namun demikian model ini belum dapat menghasilkan klarifikasi yang jelas tentang kombinasi yang paling efektif antara karakteristik pribadi, tingkah laku pemimpin dan variable situasional.

2.2. MODEL-MODEL KEPEMIMPINAN MASA KINI (SEKARANG)

2.2.1. Model Kepemimpinan Transaksional.

Kepemimpinan transaksional adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan serta ditetapkan dengan jelas peran dan tugas-tugasnya.

Menurut Masi and Robert (2000), kepemimpinan transaksional digambarkan sebagai mempertukarkan sesuatu yang berharga bagi yang lain antara pemimpin dan bawahannya (Contingen Riward), intervensi yang dilakukan oleh pemimpin dalam proses organisasional dimaksudkan untuk mengendalikan dan memperbaiki kesalahan yang melibatkan interaksi antara pemimpin dan bawahannya bersifat pro aktiv.

Kepemimpinan transaksional aktif menekankan pemberian penghargaan kepada bawahan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu secara pro aktif seorang pemimpin memerlukan informasi untuk menentukan apa yang saat ini dibutuhkan bawahannya.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa prinsip utama dari kepemimpinan transaksional adalah mengaitkan kebutuhan individu pada apa yang diinginkan pemimpin untuk dicapai dengan apa penghargaan yang diinginkan oleh bawahannya memungkinkan adanya peningkatan motivasi bawahan. Steers (1996).

2.2.2. Model Kepemimpinan Transformasional

Teori ini mengacu pada kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang individukan dan yang memiliki charisma. Dengan kata lain pemimpin transformasional adalah pemimpin yang mampu memperhatikan keprihatinan dan kebutuhan pengembangan diri pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra untuk mencapai tujuan kelompok.

Pemimpin transaksional pada hakekatnya menekankan bahwa seorang pemimpin perlu menentukan apa yang perlu dilakukan para bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Disamping itu pemimpin transaksional cenderung memfokuskan diri pada penyelesaian tugas-tugas organisasi.

Untuk memotifasi agar bawahan melekukan tanggung jawab mereka, para pemimpin transaksional sangat mengandalkan pada system pemberian penghargaan dan hukuman pada bawahannya.

Hater dan Bass (1988) menyatakan bahwa pamimpin transformasional merupakan pemimpin yang kharismatik dan mempunyai peran sentral dan strategis dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Pemimpin transformasional juga harus mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depan dengan bawahannya, serta mempertinggi kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi dari pada apa yang mereka butuhkan.

Yamarino dan Bass (1990), pemimpin trasformasional harus mampu membujuk para bawahannya melakukan tugas-tugas mereka melebihi kepentingan mereka sendiri demi kepentingan organisasi yang lebih besar.

Bass dan Avolio (1994), mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional mempunyai empat dimensi yang disebutnya sebagai “The Four I’s”:

a. Perilaku pemimpin yang membuat para pengikutnya mengagumi, menghormati sekaligus mempercayai (Pengaruh ideal).

b. Pemimpin transformasional digambarkan sebagai pemimpin yang mampu mengartikulasikan pengharapan yang jelas terhadap prestasi bawahan (Motivasi-inspirasi)

c. Pemimpin transformasional harus mampu menumbuhkan ide-ide baru, memberikan solusi yang kreatif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi bawahan (stimulasi intelektual).

d. Pemimpin transformasional digambarkan sebagai seorang pemimpin yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian masukan-masukan bawahan dan secara khusus mau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan bawahan akan pengembangan karir (konsederasi individu).

Banyak peneliti dan praktisi managemen yang sepakat bahwa model kepemimpinan transformasional merupakan konsep kepemimpinan yang terbaik dalam menguraikan karakteristik pemimpin (Sarros dan Butchatsky 1996).

Hasil survey Parry (2000) yang dilakukan di New Zealand, menunjukkan tidak ada pertentangan dengan penemuan-penemuan sebelumnya tentang efektifitas kepemimpinan transformasional. Disamping itu Parry juga berpendapat bahwa kepemimpinan transformasional dapat dilatihkan, pendapat ini didasarkan pada temuan-temuannya yaitu keberhasilan pelatihan kepemimpinan transformasional yang dilakukan di New Zealand sebagai berikut:

a. Berhasil meningkatkan kemampuan pelaksanaan kepemimpinan transformasional lebih dari 11% (dilihat dari peningkatan hasil usahanya) setelah dua hingga tiga bulan dilatih.

b. Berhasil meningkatkan kegiatan kerja bawahan sebesar 11% setelah dua hingga tiga bulan dilatih.

BAB III

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sangat rinci diatas dapatlah disimpulkan bahwa model-model kepemimpinan terbagi dalam dua kategori, dan dari dua kategori itu terdapatlah berbagai kekurangan dan kelebihan, diantara model-model tersebut yaitu:

3.1.1. Model-model kepemimpinan masa lalu yang terdiri dari:

3.1.1.1. Model watak kepemimpinan

3.1.1.2. Model kepemimpinan Situasional

3.1.1.3. Model kepemimpinan yang efektif

3.1.1.4. Model kepemimpinan kontingensi

3.1.2. Model-model kepemimpinan masa kini (sekarang) terdiri dari:

3.1.2.1. Model kepemimpinan transaksional

3.1.2.2. Model kepemimpinan transformasional

Dari model-model diatas ditemukanlah suatu sintesis yang dianggap paling efektif oleh para ahli yaitu model kepemimpinan transformasional.

3.2. SARAN

Semua dari tulisan dalam makalah ini baik dari Caver, pendahuluan sampai pembahasan adalah murni usaha dari diri kami sendiri, dan inilah suatu kemampuan maksimal kami sebagai suatu kelompok yang diserahi tugas oleh dosen pengampu, dan kami sadar jika diteliti lebih lanjut mungkin banyak suatu kekurangan atau mungkin sedikit kelebihan dan tidak lupa kami berharap yang sebesar-besarnya bagi pembaca (dosen pengampu) untuk memberikan masukan (saran) yang konstruktif dari berbagai segi agar kekurangan-kekurangan itu tidak terulang dimasa yang akan datang.


DAFTAR PUSTAKA

Babun, soeharto, Dr. Kepemimpinan Transformasional. 2006. Surabaya. Aprinta.

WWW.DETIKINET.CO.ID

Permalink Tinggalkan sebuah Komentar

DILEMA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Juni 15, 2008 at 2:12 pm (PENDIDIKAN ISLAM) ()

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada perkembangan pendidikan islam di indonesia seperti di anak tirikan baik dari segi dana, maupun kelembagaan. Di satu sisi ada pendidikan umum di bawah dinas pendidikan yang cukup di beri perehatian lebih oleh pemerintah karena di anggap mewakili generasi pembangunan pada suatu bangsa, sedangkan pendidikan islam yang di bawah departemen agama dari sokongan dana dan kelembagaan kurang begitu terjamin hal ini terlihat ketika di sekolah tinggi agama islam negeri jember terdapat suatu permasalahan, yaitu salah satu program studi di jurusan tarbiyah yaitu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah(PGMI) tidak mempunyai surat ijin beroperasi, jadinya banyak mahasiswanya yang bterlantar, sampai-sampai mahasiswa sendiri yang pergi ke departemen agam pusat,dan di sana pun mereka tidak mendapat suatu kepastian. Maka dari hal inilah terlihat bahwa dukungan pemerintah terhadap pendidikan islam di indonesia sangatlah kurang dan pemerintah memang menomerduakan pendidikan islam, maka dari itulah kami akan mengkaji sebuah kebenaran dalam pendidikan islam di indonesia.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Bagaimakah pendidikan islam pada sekolah umum?

1.2.2 Bagaimanakah pendidi kan islam pada madrasah?

1.2.3 Bagaimanakah kurikulum pendidikan islam di indonesia?

1.2.4 Bagaimanakah pendidikan islam dalam satu sistem pendidikan nasional?

1.3 TUJUAN

1.3.1 Mengetahui pendidikan islam pada sekolah umum.

1.3.2 Mengetahui pendidikan islam pada madrasah.

1.3.3 Mengetahui kurikulum pendidikan islam di indonesia.

1.3.4 Mengetahui pendidikan islam dalam satu sistem pendidikan nasional.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. PENDIDIKAN ISLAM PADA SEKOLAH UMUM

Banyak usaha yang dilakukan oleh para ilmuan dan ulama karena memperhatikan pelaksanaan pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan formal kita, misalnya dalam forum-forum seminar sereta berbagai forum pertemuan ilmiah lainnya. Para ilmuan dan ulama serta teknokrat sepakat bahwa pendidikan agama di tanah air kita harus di sukseskan semaksimal mungkin sejalan dengan lajunya pembangunan nasional.

Namun, dalam pelaksanaan program pedidikan agama di berbagai sekolah di indonesia, belum berjalan seperti yang di harapkan, karena berbagai kendala dalam bidang kemnampuan pelaksanaan metoder, sarana fisik dan non fisik, di samping suasana lingkungan pendidikan yang kurang menunjang kurang menunjang suksesnya pendidikan mental-spiritual dan moral.[1]

2.1.1. FAKTOR –FAKTOR EKSTERNAL

a. Timbulnya sikap orang tua di beberapa lingkungan sekitar sekolah yang kurang menyadari pentingnya pendidikan agama.

b. Situasi lingkungan sekitar sekolah di pengaruhi godaan-godaan setan dalam berbagai macam bentuknya, seperti: judi, dan tontonan yang menyenangkan nafsu.

c. Serbuan dampak dari kemajuan ilmu dan teknologi dari luar negeri semakim melunturkan perasaan reli8gius dan melebarkam kesenjangan antara nilai tradisional dengan nilai rasional teknologis.

2.1.2. FAKTOR-FAKTOR INTERNAL SEKOLAH

Perangkat input instrumen yang kurang sesuai dengan tujuan pendidikan menjadi sumber kerawanan karena:

  1. Guru kurang kompeten untuk menjadi tenaga profesional pendidikan atau jabatan guru yang di sandangnya hanya merupakan pekerjaan alternatif terakhir, tampa ada rasa dedikasi sesuai tuntutan pendidikan.
  2. Hubungan guru agama dengan murid hanya bersifat formal, tampa berlanjut dalam situasi informal di luar kelas.
  3. Pendekatan metodologi guru masih terpaku pada orientasi tradisional sehingga tidak mampu menarik minat murid pada pelajaran agama.
  4. Belum mantapnya landasan perundangan yang menjadi dasar terpijaknya pengelolaan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional, termasuk pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan islam.[2]

2.2. PENDIDIKAN ISLAM PADA MADRASAH

Lembaga pendidikan dalam bentuk madrasah sudah ada sejak agama islam berkembang di indonesia, madrasah itu tumbuh dan berkembang dari bawah, dalam arti masyarakat(umat) yang didasari oleh rasa tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran islam kepada generasi penerus. Oleh karena itu madrasah pda waktu itu lebih di tekankan pada pendalaman ilmu-ilmu islam.

Lembaga pendidikan dalam bentuk madrasah jumlahnya cukup banyak, tetapi terbesar berstatus swasta, yakni lebih kurang 96,4% sedangkan yang berstatus negeri hanya lebih kurang 3,6%.[3]

Di indonesia madrasah sebagai lembaga pendidikan islam dalam proses perkembangannya telah mengalami strategi pengelolaan dengan tujuannya yang ber5ubah di sesuaikan dengan tuntutan zaman. Pada zaman sebelum prolamasi kemerdekaan, madrasah di kelola untuk tujuan idealisme ukhrawi semata , yang mengabaikan tujuan duniawi sehingga posisinya jauh berbeda dengan sistem sekolah yang didirikan oleh belanda.

Produk atau output sekolah itu semakin memperlebar jurang pemisah dari output pendidikan madrasah. Akibatnya dalam kehidupan kewarganegaraan, timbullah perbedaan kualitas hidup,sikap dan cara berfikir dan orientasinya mengalami perbedaan yang mencolok.

Oleh karena itu, seiring dengan tuntutan kemajuan msyarakat setelah proklamasi kemerdekaan 1945, madrasah yang eksistensinya tetap di pertahankan dalam masyarakat bangsa, di usahakan agar vstrategi pengelolaannya semakin mendekati sistem pengelolaan sekolah umum, bahkan secara pragmatis semakin berintegrasi dengan program pendidikan sekolah umum. Demikian juga sekolah umum harus semakin dekat kepada pendidikan agama.[4]

2.3. KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

pendidikan islam formal di indonesia secara garis besar dapat di bedakan menjadi dua buah yaitu:sistem madrasah dan sistem pendidikan pondok pesantren.[5]

2.3.1. sistem madrasah

2.3.1.1. madrasah diniyah

artinya adalah sekolah agama sesuai dengan namanya sekolah ini di ajarkan pelajaran-pelajaran agama, madrasah ini memiliki tiga tingkatan yaitu:

a. madrasah diniyah awaliyah, yaitu lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama islam tingkat permulaan, masa belajar empat tahun.

b. Madrasah diniyah wastha ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama islam tingkat lanjutan pertama, lama belajarnya dua tahun.

c. Madrasah diniyah ulya ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama islam tingkat lanjut atas, masa belajarnya dua tahun.

Sehubungan dengan itu maka mata poelajaran yang di berikan di madrasah ini adalah:

1. al-qur’an, tafsir,dan tajwid

2. hadits, ilmu hadits

3. tauhid/aqidah

4. fiqih, ushul fiqih

5. tarih

6. bahasa arab

7. akhlak

2.3.1.2. Madrasah

Madrasah ini terdi dari tiga tingkat, yaitu:

a. madrasah ibtidaiyah.[6]

Madrasah ini setingkat dengan sekolah dasar, masa belajarnya enam tahun, madrasah ini menggunakan sistem caturwulan sebagai satuan waktu, disamping sistem guru kelas, dapat pula di laksanakan di laksankan sistem guru bidang studi yaitu meliputi:

1. aqidah ahklak

2. al-qur’an hadits

3. ibadah syri’ah

4. sejarah islam

5. bahasa arab

6. PPKN

7. bahasa indonesia

8. ilmu pengetahuan sosial

9. matematika

10. ilmu pengetahuan alam

b. madrasah tsanawiyah.[7]

Madrasah ini melaksanakan pendidikan sistem kelas dan sistem caturwulan sebagai satu waktu. Di samping itu madrasah ini dalam pengajarannya menggunakan guru sistem guru bidang studi dengan waktu setiap jam pelajarannya 45 menit, sedangkan program pendidikannya di susun dari tiga komponen yaitu:

1. program umum

2. program akademis

3. program keterampilan

c. madrasah aliyah.[8]

Madrasah ini menggunakan sistem kelas dan sistem catur wulan sebagai satuan waktu. Di samping itu madrasah aliyah menggunakan sistem guru bidang studi setiap jam pelajaran di sediakan waktu 45 menit.

Madrasah aliyah terdiri dari lima jurusan yaitu:

1. jurusan ipa

2. jurusan ips

3. jurusan bahasa

4. jurusan agama/syari’ah

5. jurusan peradilan agama/qada

seperti pada madrasah tsanawiyah program pendidikan pada aliyah tersusun pula atas program umum, program akademis dan program keterampilan.

2.3.1.3. al-jami’ah al-islamiyah.[9]

Mengenai kurikulum al-jamiah al-islmiyah ini, sebagai contoh di kemukakan kurikulum IAIN (institut agama islam negeri), IAIN merupakan lembaga pendidikan islam tinggi negeri di bawah pengelolaan departemen agama R.I IAIN memiliki lima fakultas yaitu:

a. fakultas dakwah

b. fakultas tarbiyah

c. fakultas ushuluddin

d. fakultas adab

adapun struktur kurikulum inti dalam ketentuan yang berlaku ada tiga macam yaitu:

a. MKU = mata kuliah umum

b. MKDK = mata kuliah dasar keahlian

c. MKK = mata kuliah keahlian

mengenai kurikulum inti IAIN sebagai mana tersebutdiatas pelaksanaannya telah di sahkan dengan surat keputusan menteri agama R.I No. 27 Tahun 1995.

2.3.2. Pondok Pesantren

mengenai pondok pesantren penyelenggaraan pendidikannya tidak menggunakan sistem kelas seperti halnya madreasah melainkan berorientasi pada ilmu dan kitab yang di bahas oleh santritersebut, tetapi lebih tinggi tingkatannya begitu seterusnya sehingga ia mencapai kepada kitab yang tertinggi.[10]

Selanjutnya dengan adanya ide pembaharuan dari departemen agama R.I sejak tahun 1980, diadakanlah perbaikan sistem pendidikan dan penambahan mata pelajaran yang harus di pelajari santri.

Pesantren di nbina menjadi tiga tipe:

a. perintisan

b. pengembangan kejuruan lingkungan

c. pengembangan kejuruan koprehensif.[11]

2.4. PENDIDIKAN ISLAM DALAM SATU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Salah satu sarana yang efektif untuk membina dan mengembangkan manusia dalam masyarakat adalah pendidikan yang teratur, rapi, berdatya guna dan berhasil guna, maka pendidikan islam di negeri kita pun perlu di organuisasikan dan di kelola secara rapi, efektif dan efisien melalui sistem dan metode yang tepat guna dan berhasil guna pula.[12]

Sejalan dengan pola pikir tersebut di atas, GBHN terutama TAP/MPR/11/1988, telah menetapkan bahwa manusia indonesia yang berkualitas tinggi melalui berbagai bidang pembangunan yang salah satu sektornya adalah pendidikan sistem dan mertode pendidikan islam yang seharusnya.[13]

  1. sistem adalah suatu kese luruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang masing-masing bekerja sendiri dalam fungsinya.

Karena itu sistem pendidikan adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan.

  1. faktor atau unsur yang di sistematisasikan adalah proses kegiatan kependidikan dalam upaya mencapai tujuannya. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui proses kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Dengan demikian, sistem pendidikan khususnya islam, secara makro merupakan usaha pengorganisasian proses kegiatan kependidikan yang berdasarkan ajaran islam dan pendekatan sistematik, sehingga dalam pelaksanaan operasionalnya terdiri dari berbagai sub sistem dari jenjang pendidikan pra dasar(misal B.A),menengah atau perguruan tinggi yang memiliki vertikalitas dalam kualitas keilmu pengetahuan dan ke teknologian yang makin optimal, yang mana setiap tingkat, keimanan dan ketaqwaan kepada Allah akan meninggikan derajat lebih tinggi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan.

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang telah di tetapkan dalam tap-tap MPR, te5rutama Tap. MPR/111988. yang merupakan aspek utama dari tujuan nasional, maka tugas dan fungsi pendidikan agama adalah membangun fondasi kehidupan pribadin bangsa indonesia, yaitu fondasi mental rohaniah yang berakar pada faktor keimanan dan ketqwaan yang berfungsi sebagai pengendali, dan dan pengokoh jiwa bangsa melalui pribadi-pribadi yang tahan banting dalam segala cuaca perjuangan.[14]Seorang pakar pendidikan islam menyatakan bahwa manusia yang beriman dan bertaqwa adalah manusiayangmenyadari posisinya di ntengah-tengah alam semesta, menyadari tugasnya sebagai khalifah Tuhan di bumi.[15]

BAB III

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

berdasarkan penjelasan di depan, jelaslah bahwa pendidikan islam dapat menyumbang penanaman iman, suatu yang di inginkan oleh pendidikan nasional. Budi luhur kemandirian, kesehatan rohani adalah tujuan pendidikan nasional, yang juga merupakan tujuan utama pendidikan islam, tanggung jawab kemasyarakatan bukan sekedar slogan di pendidikan islam. Penulis menyaksikan sendiri pelatihan dan penanaman rasa tanggung jawab social di beberapa pendidikan islam yang penulis pelajari. Pendidikan pengetahuan dan keterampilan memang kurang banyak di berikan di pendidikan islam, agaknya inilah tugas utama sekolah formal dan kursus-kursus dalam masyarakat. Dengan demikian, jelaslah bahwa sumbangan pendidikan islam bagi tercapainya tujuan pendidikan nasional cukup besar. Maka dari itulah kita harus mendukung pendidikan islam yang sudah berorientasi pada kehidupan yang lebih moderen dan lebih terbuka seperti lembaga nahdlatul ulama, muhammadiyah ,dan al-irsyad yang mana peranan mereka telah cukup menghasilkan pemuda-pemuda masa depan yang siap terjun di era globalisasi.

3.2. SARAN

sehubungan dengan penulisan makalah di atas tentunya banyak berbagai hal yang mungkin tidak sesuai dengan pemahaman para pembaca, karena kami kami menyadari bahwa kami hanyalah manusia biasa yang tidak akan menghindar dari salah dan dosa, maka apabila sang pembaca menemukan ketidak sesuaian dari makalah ini kami mohon maaf, dan berharap suatu saran dan kritik yang membangun dari sang pembaca sesuai dengan kaidah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Djamaluddin,Drs. Kapita Selekta Pendidikan Islam. 1999. Bandung. Pustaka setia

Uhbiyati,Nur. Ilmu Pendidikan Islam. 1996. Bandung. Pustaka setia.


Permalink Tinggalkan sebuah Komentar

ADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA

Juni 15, 2008 at 2:03 pm (ADMINISTRASI DAN SUPERVISI) ()

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat menunjang atas tercapainya suatu tujuan dari pendidikan, sebagai seorang personal pendidikan kita dituntut untuk menguasi dan memahami administrasi sarana dan prasarana, untuk meningkatkan daya kerja yang efektif dan efisien serta mampu menghargai etika kerja sesama personal pendidikan, sehingga akan tercipta keserasian , kenyamanan yang dapat menimbulkan kebanggaan dan rasa memiliki baik dari warga sekolah maupun warga masyarakat sekitarnya. Lingkungan pendidikan akan bersifat positif atau negatif itu tergantung pada pemeliharaan administrasi sarana dan prasarana itu sendiri.

Terbatasnya pengetahuan dari personal tata usaha sekolah akan administrasi sarana dan prasarana pendidikan, serta kurangnya minat dari mereka untuk mengetahui dan memahami nya dengan sungguh sungguh, maka dari itu kami menyusun makalah ini.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimanakah macam-macam sarana dan prasarana?

1.2.2 Apa saja komponen sarana dan prasarana pendidikan?

1.2.3 Bagaimanakah hubungan antara sarana dan prasarana dengan program pengajaran?

1.2.4 Bagaimanakah pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan?

1.2.5 Bagaimanakah fungsi administrasi sarana dan prasarana?

1.2.6 Apakah tujuan administrasi sarana dan prasarana?

1.3 Tujuan

1.3.1 Mengetahui macam-macam sarana dan prasarana

1.3.2 Mengetahui komponen sarana dan prasarana pendidikan

1.3.3 Mengetahui hubungan antara sarana dan prasarana dengan program pengajaran

1.3.4 Mengetahui pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan

1.3.5 Mengetahui fungsi administrasi sarana dan prasarana

1.3.6 Mengetahui tujuan administrasi sarana dan prasarana pendidikan


BAB II

PEMBAHASAN

ADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Secara Etimologis (bahasa) prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. misalnya: lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dsb. Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. misalnya; Ruang, Buku, Perpustakaan, Laboratorium dsb.

Dengan demikian dapat di tarik suatau kesimpulan bahwa Administrasi sarana dan prasarana pendidikan itu adalah semua komponen yang sacara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Menurut keputusan menteri P dan K No 079/ 1975, sarana pendididkan terdiri dari 3 kelompok besar yaitu :

a. Bangunan dan perabot sekolah

b. Alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan , alat-alat peraga dan laboratorium.

c. Media pendidikan yang dapat di kelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunaakan alat penampil.[1]

Secara micro (sempit) kepala sekolahlah yang bertanggung jawab atas pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang di perlukan di sebuah sekolah.

Sedangkan administrasi sarana dan prasarana itu sendiri mempunyai peranan yang sangat penting bagi terlaksananya proses pembelajaran di sekolaah serta menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sebuah sekolah baik tujuan secara khusus maupun tujuan secara umum.

Terdapat beberapa pemahaman mengenai administrasi sarana dan prasarana di antaranya adalah :

a. Berdasarkan konsepsi lama dan modern

Menurut konsepsi lama administrasi sarana dan prasarana itu di artikan sebagai sebuah system yang mengatur ketertiban peralatan yang ada di sekolah . Menurut konsepsi modern administrasi sarana dan prasarana itu adalah suatu proses seleksi dalam penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Guru menurut konsepsi lama bertugas untuk mengatur ketertiban penggunaan sarana sekolah, menurut konsepsi modern guru bertugas sebagai administrator dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah.

b. Berdasarkan pandangan pendekatan operasional tertentu

  1. Seperangkat kegiatan dalam mempertahankan ketertiban penggunaan sarana dan prasarana di sekolah melalui penggunaan di siplin (pendekatan otoriter )
  2. Seperangkat kegiatan untuk mempertahankan ketertiban sarana dan prasarana sekolah dengan melalui pendekatan intimidasi
  3. Seperangkat kegiatan untuk memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana sekolah dalam proses pembelajaran (pendekatan permisif)
  4. Seperangkat kegiatan untuk mengefektifkan penggunaan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan program pembelajaran (pendekatan intruksional)
  5. Seperangkat kegiatan untuk mengembangkan sarana dan prasarana sekolah
  6. Seperangkat kegiatan untuk mempertahankan keutuhan dan keamanan dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

Pengertian lain dari administrasi sarana dan prasarana adalah suatu usaha yang di arahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan dan kelengkapan sarana yang ada.

Dengan demikian adminitrasi sarana dan prasarana itu merupakan usaha untuk mengupayakan sarana dan alat peraga yang di butuhkan pada proses pembelajaran demi lancarnya dan tercapainya tujuan pendidikan .[2]

2.1 MACAM – MACAM SARANA DAN PRASARANA

Adapun macam-macam sarana dan prasarana yang di perlukan di sekolah demi kelancaran dan keberhasilan kegiatan proses pendidikan sekolah adalah :

1. Ruang kelas: tempat siswa dan guru melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.

2. Ruang perpustakaan: tempat koleksi berbagai jenis bacaan bagi siswa dan dari sinilah siswa dapat menambah pengetahuan.

3. Ruang laboratorium ( tempat praktek) : tempat siswa mengembangkan pengetahuan sikap dan keterampilan serta tempat meneliti dengan menggunakan media yang ada untuk memecahkan suatu masalah atau konsep pengetahuan .

4. Ruang keterampilan adalah tempat siswa melaksanakan latihan mengenai keterampilan tertentu.

5. Ruang kesenian: adalah tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan seni

6. Fasilitas olah raga: tempat berlangsungnya latihan-latihan olahraga.

v Pemeliharaan sarana dan prasarana

Untuk menyempurnakan pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana para ahli menyarankan beberapa pedoman pelaksanaan administrasinya, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Kepala sekolah tidak terlalu menyibukkan diri secara langsung dengan urusan pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana pengajaran.

b. Melakukan sistem pencatatan yang tepat sehingga mudah di kerjakan.

c. Senantiasa di tinjau dari segi pelayanan untuk turut memperlancar pelaksanaan program pengajaran.

Adapun masalah yang sering timbul dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah adalah pengrusakan yang di lakukan oleh siswa –siswa di sekolah itu sendiri. Namun ada beberapa upaya yang bisa di lakukan dalam menangani masalah tersebut diantaranya adalah :

1. Membangkitkan rasa memiliki sekolah pada siswa –siswi

2. Sarana dan prasarana sekolah di siapkan yang prima sehingga tidak mudah di rusak

3. Membina siswa untuk disiplin dengan cara yang efektif dan di terima oleh semua siswa .

4. Memupuk rasa tanggung jawab kepada siswa untuk menjaga dan memelihara keutuhan dari sarana dan prasarana sekolah yang ada.

Koordinasi dalam mengelola dan memelihara sarana dan prasarana sekolah agar tetap prima adalah tugas utama dari administrator , oleh karena itu para petugas yang berhubungan dengan sarana dan prasarana sekolah bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah Adapun kebijaksanaan yang di perlukan dalam memelihara dan mengelola sarana dan prasarana sekolah adalah :

1. Membina hubungan kerja sama yang baik dengan petugas

2. Memimpin kerja sama dengan staf yang membantu petugas.

3. Memberikan pelatihan pada petugas untuk peningkatan kerjanya.

4. Mengawasi pembaharuan dan perbaikan sarana dan prasarana

5. Mengadakan inspeksi secara periodik dan teliti terhadap sarana dan prasarana.

v Prinsip dan tata tertib.

Setiap sekolah memiliki prinsip-prinsip dan tata tertib mengenai penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, hal itu bertujuan untuk mempermudah administrator dalam mengawasi dan mengatur sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut.[3]

2.2 KOMPONEN-KOMPONEN ADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

2.2.1 LAHAN

Lahan yang di perlukan untuk mendirikan sekolah harus di sertai dengan tanda bukti kepemilikan yang sah dan lengkap (sertifikat), adapun jenis lahan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria antara lain :

a. Lahan terbangun adalah lahan yang diatasnya berisi bangunan ,

b. Lahan terbuka adalah lahan yang belum ada bangunan diatasnya.

c. Lahan kegiatan praktek adalah lahan yang di gunakan untuk pelaksanaan kegiatan praktek

d. Lahan pengembangan adalah lahan yang di butuhkan untuk pengembangan bangunan dan kegiatan praktek.

Lokasi sekolah harus berada di wilayah pemukiman yang sesuai dengan cakupan wilayah sehingga mudah di jangkau dan aman dari gangguan bencana alam dan lingkungan yang kurang baik.

2.2.2 RUANG

Secara umum jenis ruang di tinjau dari fungsinya dapat di kelompokkan dalam

a. Ruang pendidikan

Ruang pendidikan berfungsi untuk menampung proses kegiatan belajar mengajar teori dan praktek antara lain :

    1. Ruang teori sejumlah rombel 4. Ruang perpustakaaan
    2. Ruang Laaboraatorium 5. Ruang kesenian
    3. Ruang Olah raga 6. Ruang keteraampilan

b. Ruang administrasi

Ruang Administrasi berfungsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan kantor. Ruang administrasi terdiri dari :

    1. Ruang kepala sekolah 3. Ruang tata usaha
    2. Ruang guru 4. Gudang

c. Ruang penunjang

Ruang penunjang berfungsi untuk menunjang kegiatan yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar antara lain :

    1. Ruang Ibadah 5. Ruang serbaguna
    2. Ruang koperasi sekolah 6. Ruang UKS
    3. Ruang OSIS 7. Ruang WC/ kamar mandi
    4. Ruang BP

2.2.3 PERABOT

Secara umum perabot sekolah mendukung 3 fungsi yaitu : fungsi pendidikan, fungsi administrasi, fungsi penunjang. Jenis perabot sekolah di kelompokkan menjadi 3 macam :

a. Perabot pendidikan

Perabot pendidikan adalah semua jenis mebel yang di gunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Adapun Jenis, bentuk dan ukurannya mengacu pada kegiatan itu sendiri.

b. Perabot administrasi

Perabot administrasi adalah perabot yang di gunakan untuk mendukung kegiatan kantor. jenis perabot ini hanya tidak baku / terstandart secara internasional.

c. Perabot penunjang

Perabot penunjang adalah perabot yang di gunakan / di butuhkan dalam ruang penunjang. seperti perabot perpustakaan, perabot UKS, perabot OSIS dsb.

2.2.4 ALAT DAN MEDIA PENDIDIKAN

Setiap mata pelajaran sekurang – kurangnya memiliki satu jenis alat peraga praktek yang sesuai dengan keperluan pendidikan dan pembelajaran, sehingga dengan demikian proses pembelajaran tersebut akan berjalan dengan optimal.

2.2.5 BUKU ATAU BAHAN AJAR

Bahan ajar adalah sekumpulan bahan pelajaran yang di gunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Bahan ajar ini terdiri dari

a. BUKU PEGANGAN

Buku pegangan di gunakan oleh guru dan peserta didik sebagai acuan dalam pembelajaran yang bersifat Normatif, adaptif dan produktif.

b. BUKU PELENGKAP

Buku ini di gunakan oleh guru untuk memperluas dan memperdalam penguasaan materi

c. BUKU SUMBER

Buku ini dapat di gunakan oleh guru dan peserta didik untuk memperoleh kejelasan informasi mengenai suatu bidang ilmu / keterampilan.

d. BUKU BACAAN

Buku ini dapat di gunakan oleh guru dan peserta didik sebagai bahan bacaan tambahan (non fiksi) untuk memperluas pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan bacaan (fiksi ) yang bersifat relatif.[4]

2.3 HUBUNGAN ANTARA SARANA DAN PRASARANA DENGAN PROGRAM PENGAJARAN

Jenis peralatan dan perlengkapan yang di sediakan di sekolah dan cara-cara pengadministrasiannya mempunyai pengaruh besar terhadap proses belajar mengajar.

Persediaan yang kurang dan tidak memadai akan menghambat proses belajar mengajar , demikian pula administrasinya yang jelek akan mengurangi kegunaan alat-alat dan perlengkapan tersebut, sekalipun peralatan dan perlengkapan pengajaran itu keadaannya istimewa. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah penyediaan sarana di sekolah di sesuaikan dengan kebutuhan anak didik serta kegunaan hasilnya di masa mendatang.

2.4 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pemeliharaan dilakukan secara continue terhadap semua barang-barang inventaris kadang-kadang dianggap sebagai suatu hal yang sepele, padahal pemeliharaan ini merupakan suatu tahap kerja yang tidak kalah pentingnya engan tahap-tahap yang lain dalam administrasi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang sudah dibeli dengan harga mahal apabila tidak dipelihara maka tidak dapat dipergunakan.

Pemeliharaan dimulai dari pemakai barang, yaitu dengan berhati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas professional yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang yang dimaksud.

Pelaksanaan barang inventaris meliputi:

a. Perawatan

b. Pencegahan kerusakan

c. Penggantian ringan

Pemeliharaan berbeda dengan rehabilitasi, rehabilitasi adalah perbaikan berskala besar dan dilakukan pada waktu tertentu saja.[5]

2.5 FUNGSI ADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA

Selain memberi makna penting bagi terciptanya dan terpeliharanya kondisi sekolah yang optimal administrasi sarana dan prasarana sekolah berfungsi sebagai:

a. Memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang di perlukan dalam proses belajar mengajar.

b. Memelihara agar tugas-tugas murid yang di berikan oleh guru dapat terlaksana dengan lancar dan optimal.

Fungsi administrasi yang di pandang perlu dilaksanakan secara khusus oleh kepala sekolah adalah :

2.5.1 Perencanaan

Perencanaan dapat di pandang sebagai suatu proses penentuan dan penyusunan rencana dan program-program kegiatan yang akan di lakukan pada masa yang akan datangsecara terpadu dan sistematis berdasarkan landasan ,prinsip-prinsip dasardan data atau informasi yang terkait serta menggunakan sumber-sumber daya lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Rencana tersebut hendaknya memiliki sifat-sifat sbb

1. Harus jelas

Kejelasan ini harus terlihat pada tujuan dan sasaran yang hendak di capai, jenis dan bentuk, tindakan (kegiatan) yang akan di laksanakan, siapa pelaksananya, prosedur, metode dan teknis pelaksananya, bahan dan peralatan yang di perlukan serta waktu dan tempat pelaksanaan

2. Harus realistis

Hal ini mengandung arti bahwa ;

a. rumusan, tujuan serta target harus mengandung harapan yang memungkinkan dapat di capai baik yang menyangkut aspek kuantitatif maupun kualitatifnya. Untuk itu harapan tersebut harus di susun berdasarkan kondisi dan kemampuan yang di miliki oleh sumberdaya yang ada.

b. jenis dan bentuk kegiatan harus relevan dengan tujuan dan target yang hendak di capai.

c. prosedur, metode dan teknis pelaksanaan harus relevan dengan tujuan yangnhendak di capai serta harus memungkinkan kegiatan yang telah di pilih dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

d. Sumberdaya manusia yang akan melaksanakan kegiatan tersebut harus memiliki kemampuan dan motivasi serta aspek pribadi lainnya yang memungkinkan terlaksananya tugas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya .

3. Rencana harus terpadu

a. rencana harus memperlihatkan unsur-unsurnya baik yang bersifat insani maupun non insani sebagai komponen-komponen yang bergantung satu sama sama lain., berinteraksi dan bergerak bersama secara sinkron kearah tercapainya tujuan dan target yang telah di tetapkan sebelumnya.

b. rencana harus memiliki tata urut yang teratur dan di susun berdasarkan skala prioritas.

2.5.2 Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah suatu proses yang menyangkut perumusan dan rincian pekerjaan dan tugas serta kegiatan yang berdasarkan struktur organisasi formal kepada orang-orang yang memiliki kesanggupan dan kemampuan melaksanakan nya sebagai prasyarat bagi terciptanya kerjasama yang harmonis dan optimal ke arah tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Pengorganisasian ini meliputi langkah-langkah antara lain :

a. Mengidentifikasi tujuan-tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya.

b. Mengkaji kembali pekerjaan yang telah di rencanakan dan merincinya menjadi sejumlah tugasdan menjabarkan menjadi sejumlah kegiatan.

c. Menentukan personil yang memiliki kesanggupan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kegiatan tersebut.

d. Memberikan informasi yang jelas kepada guru tentang tugas kegiatan yang harus di laksanakan, mengenai waktu dan tempatnya, serta hubungan kerja dengan pihak yangn terkait.

2.5.3 Menggerakkan

Fungsi ini menyangkut upaya kepala sekolah untuk memberikan pengaruhpengaruh yang dapat menyebabkan guru tergerak untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya secara bersama-bersama dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.5.4 Memberikan arahan

Fungsi ini menyangkut upaya kepala sekolah untuk memberikan informasi, petunjuk, serta bimbingan kepada guru yang di pimpinnya agar terhindar dari penyimpangan, kesulitan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas. Fungsi ini berlaku sepanjang proses pelaksanaan kegiatan.

2.5.5 Pengkoordinasian

Fungsi ini menyangkut upaya kepala sekolah untuk menyelaraskan gerak langkah dan memelihara prinsip taat asas (konsisten) pada setiap dan seluruh guru dalam melaksanakan seluruh tugas dan kegiatannya agar dapat tujuan dan sasaran yang telah di rencanakan .Hal ini di lakukan oleh kepala sekolah melalui pembinaan kerja sama antar guru, dan antar guru dengan pihak-pihak luar yang terkait. Di samping itu penyelarasan dan ketaatan pada sas diupayakan agar fungsi yang satu gengan yang lainnya dapat mercapai dan memenuhi target yang di tetapkan sebelumnya.

2.5.6 Pengendalian

Fungsi ini mencakup upaya kepala sekolah untuk:

a. Mengamati seluruh aspek dan unsur persiapan dan pelaksanaan program-program kegiatan yang telah di rencanakan

b. Menilai seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang ada dapat mencapai sasaran-sasaran dan tujuan.

c. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan beserta faktor-faktor penyebabnya.

d. Mencari dan menyarankan atau menentukan cara-cara pemecahan masalah-masalah tersebut.

e. Mengujicobakan atau menerapkan cara pemecahan masalah yang telah dipilih guna menghilagkan atau mengurangi kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Dengan demikian dalam melaksanakan fungsi ini kepala sekolah dapat menggunakan sekurang-kurangnya 3 pendekatan yaitu :

a. Pengendalian yang bersifat pencegahan

b. Pengendalian langsung

c. Pengendalian yang bersifat perbaikan.

2.5.7 Inovasi

Fungsi ini menyangkut upaya kepala sekolah untuk menciptakan kondisikondisi yang memungkinkan diri para guru untuk melakukan tindakantindakan atau usaha-usaha yang bersifat kreatif inovatif.dengan demikian kepala sekolah dan guru-guru perlu mencari atau menciptakan cara-cara kerja atau hal-hal yang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Sekurangkurangnya mereka di harapkan mampu dan mau memodifikasi hal-hal atau cara-cara yang lebih baik atau lebih efektif dan efisien, agar pembaharuan pendidikan dapat muncul dari warga sekolah ,hal ini juga akan menumbuhkan sikap dan daya kreatif warga sekolah itu sendiri.

Dalam melakukan fungsi ini kepala sekolah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Harus di sadari bahwa sesuatu yang baru belum tentu lebih baik dari yang lama.

b. Jika mampu menemukan atau menciptakan sesuatu hal atau cara baru, ia tidak perlu memandang rendah yang lama

c. Perlu di konsultasikan kepada pihak-pihak yang berwenang.

2.6 TUJUAN ADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA

Adapun yang menjadi tujuan dari administrasi saran dan prasarana adalah tidak lain agar semua kegiatan tersebut mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana semakin lama di rasakan semakin rumit karena pendidikan juga menyangkut masyarakat atau orang tua murid, yang terlibat langsung dalam pendidkan tersebut. Oleh karena itu apabila administrasi sarana dan prasarana berjalan dengan baik maka semakin yakin pula bahwa tujuan pendidikan akan tercapai dengan baik.

Mengingat sekolah itu merupakan subsistem pendidikan nasional maka tujuan dari administrasi sarana dan prasarana itu bersumber dari tujuan pendidikan nasional itu sendiri . sedangkan subsistem administrasi sarana dan prasarana dalam sekolah bertujuan untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan sekolah tersebut, baik tujuan khusus maupun tujuan secara umum.

Adapun tujuan dari administrasi sarana dan prasarana itu adalah :

1. mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar ,yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin.

2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran

3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam proses pembelajaran

4. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya serta sifat- sifat individunya.


BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari makalah ini adalah :

3.1.1 Administrasi sarana dan prasarana adalah suatu usaha yang di arahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan dan kelengkapan sarana yang ada.

3.1.2 Adapun masalah yang sering timbul dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah adalah pengrusakan yang di lakukan oleh siswa –siswa di sekolah itu sendiri.

3.1.3 Adapun yang menjadi tujuan dari administrasi saran dan prasarana adalah agar semua kegiatan administrasi sarana dan prasarana mendukung tercapainya tujuan pendidikan

3.1.4 Tujuan dari administrasi sarana dan prasarana itu bersumber dari tujuan pendidikan nasional.

3.2 Saran

3.2.2 Sebagai seorang personal administrasi pendidikan berusahalah untuk belajar dan belajar lagi lebih giat dalam memahami dan mendalami administrasi sarana dan prasarana demi terwujudnya tujuan dari pendidikan nasional

3.2.3 Agar kita tidak ketinggalan maka kita harus aktif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin lama semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman supaya tidak gaptek ( gagap teknologi ) .


DAFTAR PUSTAKA

Soetjipto, Prof. Profesi Keguruan. Rineka Cipta. Jakarta. 2004

Http://Media.Diknas.Go.Id

Oteng, Sutisna. Administrasi Pendidikan. Penerbit Angkasa. Bandung. !985

Burhanuddin, Yusak. Administrasi


Permalink Tinggalkan sebuah Komentar

HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT

Juni 15, 2008 at 2:00 pm (ADMINISTRASI DAN SUPERVISI) ()

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Bertolak dari penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berupa desentralistik[1], maka hal ini berdampak pula terhadap reorintasi Visi dan Misi Pendidikan Nasional[2] yang di dalamnya menyangkut pula tentang Standar Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional[3]. Yang berimbas pula pada Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pendanaaan, dan Strategi Pembangunan Pendidikan Nasional[4].

Hal-hal yang tersebut di atas, terutama dilandasi dengan sifat desentralistik itu sendiri, mengingat kondisi geografis, sosial-kultural, dan ekonomi setiap wilayah (Propinsi-Kabupaten) yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai hasil yang lebih optimal, efektif, efisien dan berhasil, memerlukan keterkaitan berbagai elemen yang ada.

Implementasi otonomi terhadap lembaga pendidikan terwujud dalam School Based Management atau Manajemen Berbasis Sekolah[5]. Dikarenakan Manajemen Berbasis Sekolah ini adalah upaya kemandirian, kreativitas sekolah dalam peningkatan kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam peningkatan mutu melalui kerjasama atau pemberdayaan pemerintah dan masyarakat, maka diperlukan pula administrasi pendidikan di bidang hubungan sekolah dengan masyarakat.

Dari paparan di atas, maka melalui makalah ini kami mencoba mengupas administrasi pendidikan bidang Hubungan Sekolah dengan Masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Apakah pengertian administrasi?

1.2.2 Apakah pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat?

1.2.3 Apakah pengertian administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat?

1.2.4 Apakah tugas pokok hubungan sekolah dengan masyarakat?

1.2.5 Apakah asas kerja hubungan sekolah dengan masyarakat?

1.2.6 Apakah jenis kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat?

1.2.7 Apa saja faktor pendukung hubungan sekolah dengan masyarakat?

1.2.8 Bagaimana fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat?

1.2.9 Apakah tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat?

1.2.10 Apakah manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat?

1.2.11 Bagaimana bentuk operasional hubungan sekolah dengan masyarakat?

1.2.12 Bagaimana sifat hubungan sekolah dengan masyarakat?

1.3 Tujuan

1.3.1 Mengetahui pengertian administrasi.

1.3.2 Mengetahui pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat.

1.3.3 Mengetahui pengertian administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat.

1.3.4 Mengetahui tugas pokok hubungan sekolah dengan masyarakat.

1.3.5 Mengetahui asas kerja hubungan sekolah dengan masyarakat.

1.3.6 Mengetahui jenis kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat.

1.3.7 Mengetahui faktor pendukung hubungan sekolah dengan masyarakat.

1.3.8 Mengetahui fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat.

1.3.9 Mengetahui tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat.

1.3.10 Mengetahui manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat.

1.3.11 Mengetahui bentuk operasional hubungan sekolah dengan masyarakat.

1.3.12 Mengetahui sifat hubungan sekolah dengan masyarakat.


BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Administrasi

Dalam kamus Koenen’s Endepols: Administrasi (Belanda: administratie) berasal dari bahasa Latin “administration” dengan kata kerja “administrare” yang berarti mengemudikan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaannya (1923: 28). Dalam arti sempit administrasi berarti pekerjaan tulis menulis (Inggris: clerical work). Sedangkan dalam arti luas, administrasi merupakan kegiatan yang komperehensip (menyeluruh), yakni yang bersangkutan dengan pengolahan keseluruhan dari awal hingga mencapai hasil akhir.

2.2 Pengertian Hubungan Sekolah dengan Masyarakat.

Istilah hubungan dengan masyarakat dikemukakan kali pertama oleh presiden Amerika Serikat, Thomas Jefferson tahun 1807 dengan istilah Public Relations. Hingga saat ini pengertian hubungan dengan masyarakat itu sendiri belum mencapai suatu mufakat konvensional.

Adapun pengertian hubungan dengan masyarakat menurut Abdurrachman ialah kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, good will, kepercayaan, penghargaan dari publik sesuatu badan khususnya dan masyarakat pada umumnya (Suryosubroto, 2004: 155).

Sedangkan menurut Syamsi, hubungan dengan masyarakat adalah untuk mengembangkan opini publik yang positif terhadap suatu badan, publik harus diberi penerangan-penerangan yang lengkap dan obyektif mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan mereka, sehingga dengan demikian akan timbul pengertian darinya. Selain itu pendapat-pendapat dan saran–saran dari publik mengenai kebijaksanaan badan itu harus diperhatikan dan dihargai (suryosubroto, 2004: 155).

Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, simpati dari masyarakat. Dan mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama, atau secara khusus bagi sekolah penjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensuksekan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis.

2.3 Pengertian Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Pengertian administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja atau sungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publik pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Humas sebagai penghubung dari pihak sekolah dengan masyarakat harus selalu dipelihara dengan baik karena sekolah akan selalu berhubungan dengan masyarakat, tidak bisa lepas darinya sebagai partner sekolah dalam mencapai kesuksesan sekolah itu sendiri. Prestise sekolah semakin tinggi di mata masyarakat jika sekolah mampu melahirkan peserta didik yang cerdas, berkepribadian dan mampu mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya dalam memajukan masyarakat.

Sekolah harus selalu siap mengantarkan peserta didik terjun langsung ke masyarakat diantaranya dengan membekali peserta didik dengan pengetahuan, nilai-nilai dan ketrampilan-ketrampilan khusus baik melalui kegiatan intra maupun ekstra.

Jadi bila kita tarik garis merah secara general , maka pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat adalah rangkaian kegiatan organisasi atau instansi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di luar organisasi tersebut, agar mendapatkan dukungan terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja seara sadar dan sukarela.

2.4 Tugas Pokok Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Tugas pokok hubungan sekolah dengan masyarakat antara lain:

2.4.1 Memberikan informasi dan menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkannya.

2.4.2 Membantu pemimpin yang karena tugas-tugasnya tidak dapat langsung memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memerlukannya.

2.4.3 Membantu pemimpin mempersiapkan bahan-bahan tentang permasalahan dan informasi yang akan disampaikan atau yang menarik perhatian masyarakat pada saat tertentu.

2.4.4 Membantu pemimpin dalam mengembangkan rencana dan kegiatan lanjutan yang berhubungan dengan pelaksanaaan kepada masyarakat sebagai akibat dari komunikasi timbal balik dengan pihak luar, yang ternyata menumbuhkan harapan untuk penyempurnaaan kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi.

2.4.5 Melaporkan tentang pikiran-pikiran yang berkembang dalam masyarakat tentang masalah pendidikan.

2.4.6 Membantu kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh bantuan dan kerja sama.

2.4.7 Menyusun rencana bagaimana cara-cara memperoleh bantuan.

2.4.8 Menunjukkan pergantian keadaan pendapat umum.

2.5 Asas Kerja Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

2.5.1 Obyektif dan Resmi

Semua informasi atau pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat harus merupakan suara resmi dari instansi atau lembaga yang bersangkutan.

2.5.2 Organisasi yang tertib dan berdisiplin

Hubungan sekolah dengan masyarakat hanya akan berfungsi bilamana tugas-tugas organisasi atau lembaga berjalan secara lancar dan efektif serta memiliki hubungan kerja ke dalam dan ke luar organisasi yang efektif pula.

2.5.3 Informasi harus bersikap mendorong timbulnya keinginan untuk ikut berpartisipasi atau ikut memberikan dukungan secara wajar dari masyarakat.

2.5.4 Kontinuitas informasi

Hubungan sekolah dengan masyarakat harus berusaha agar masyarakat memperoleh informasi secara kontinu sesuai dengan kebutuhan.

2.5.5 Respon yang timbul di kalangan masyarakat umpan balik dari informasi yang disampaikan harus mendapat perhatian sepenuhnya.

2.6 Jenis Kegiatan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

2.6.1 Kegiatan Eksternal

Kegiatan ini selalu berhubungan atau ditujukan kepada instansi atasan dan masyarakat di luar sekolah. Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan dalam hal ini yakni:

a. Indirect act adalah kegiatan hubungan sekolah dengan masyar\akat melalui perantara media tertentu seperti misalnya: informasi lewat televisi, penyebaran informasi lewat radio, penyebaran informasi melalui media cetak, pameran sekolah dan berusaha independen dalam penerbitan majalah atau buletin sekolah.

b. Direct act adalah kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat melalui tatap muka, misalnya: rapat bersama dengan komitte sekolah, konsultasi dengan tokoh masyarakat, melayani kunjungan tamu dan sebagainya.

2.6.2 Kegiatan Internal

Kegiatan ini merupakan publisitas ke dalam, sasarannya adalah warga sekolah yang bersangkutan yaitu para pendidik, karyawan, dan peserta didik. Kegiatan ini juga dapat dilakukan dengan dua kemungkinan yakni:

a. Indirect act adalah kegiatan internal melalui penyampaian informasi melalui surat edaran; penggunaan papn pengumuman di sekolah; penyelenggaraan majalah dinding; menerbitkan buletin sekolah untuk dibagikan pada warga sekolah; pemasangan iklan/pemberitahuan khusus melalui mass media; dan kegiatan pentas seni.

b. Direct act adalah kegiatan internal yang dapat berupa: rapat dewan guru; upacara sekolah; karyawisata/rekreasi bersama; dan penjelasan pada berbagai kesempatan.

2.7 Faktor Pendukung Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat bisa berjalan baik apabila di dukung oleh beberapa faktor yakni:

2.7.1 Adanya proram dan perencanaan yang sistematis.

2.7.2 Tersedia basis dokumentasi yang lengkap.

2.7.3 Tersedia tenaga ahli, terampil dan alat sarana serta dana yang memadai.

2.7.4 Kondisi organisasi sekolah yang memungkinkan untuk meningkatkan kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat.

2.8 Fungsi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Fungsi pokok hubungan sekolah dengan masyarakat adalah menarik simpati masyarakat umumnya serta publik khususnya, sehingga dapat meningkatkan relasi serta animo pada sekolah tersebut. Hal ini akan membantu sekolah mensukseskan program-programnya. Sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat diantarnya sebagai berikut :

2.8.1 Mengatur hubungan sekolah dengan orang tua.

2.8.2 Memelihara hubungan baik dengan komitte sekolah.

2.8.3 Memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan organisasi nasional.

2.8.4 Memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah melalui bermacam-macam tehnik komunikasi (majalah, surat kabar dan mendatangkan sumber).

2.9 Tujuan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Hubungan sekolah dengan masyarakat dibangun dengan tujuan popularitas sekolah di mata masyarakat. Popularitas sekolah akan tinggi jika mampu menciptakan program-program sekolah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan dan cita-cita bersama dan dari program tersebut mampu melahirkan sosok–sosok individu yang mapan secara intelektual dan spiritual. Dengan popularitas ini sekolah eksis dan semakin maju. Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat diantaranya sebagai berikut:

2.9.1 Memberi penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah situasi dan perkembangannya.

2.9.2 Menampung sarana-sarana dan pendapat-pendapat dari warga sekolah dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sekolah.

2.9.3 Dapat memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya kerja sama antar warga sekolah sendiri.

Sedangkan menurut Mulyasa (2007: 50), tujuan dari hubungan sekolah dengan masyarakat adalah: (1) memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik; (2) memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat; dan (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.

2.10 Manfaat Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Manfaat dari hubungan sekolah dengan masyarakat adalah menambah atau meningkatkan simpati masyarakat secara sadar dan sukarela yang dapat meningkatkan harga diri sekolah serta dukungan terhadap sekolah secar spiritual dan material atau finansial. Hal ini akan tampak sebagai berikut:

2.10.1 Adanya saling pengertian antara sekolah dengan pihak luar.

2.10.2 Adanya kegiatan yang membantu karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing.

2.10.3 Adanya kerjasama yang erat dengan masing-masing pihak dan merasa ikut bertanggungjawab atas suksesnya usaha pihak lain.

2.11 Bentuk Opersional Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Tergantung pada inisiatif dan kreatifitas sekolah, kondisi dan situasi, fasilitas sekolah dan sebagainya.

2.11.1 Di bidang Sarana Akademik

Tinggi rendahnya prestasi lulusan (kualitas maupun kuantitas), penelitian, karya ilmiah (lokal, nasional, internasiona), jumlah dan tingkat kesarjanaan pendidiknya, sarana dan prasarana akademik termasuk laboratorium dan perpustakaan atau PSB, SB yang mutakhir serta teknologi instruksional yang mendukung PBM, termasuk ukuran prestasi dan prestise-nya.

2.11.2 Di bidang Sarana Pendidikan

Gedung atau bangunan sekolah termasuk ruang belajar, ruang praktikum, kantor dan sebagainya beserta perabot atau mebeuler yang memadai akan memiliki daya tarik tersendiri bagi popularitas sekolah.

2.11.3 Di bidang Sosial

Partisipasi sekolah dengan masyarakat sekitarnya, seperti kerja bakti, perayaan-perayaan hari besar nasional atau keagamaan, sanitasi dan sebagainya akan menambah kesan masyarakat sekitar akan kepedulian sekolah terhadap lingkungan sekitar sebagai anggota masyarakat yang senantiasa sadar lingkungan demi baktinya terhadap pembangunan masyarakat.

2.11.4 Kegiatan Karya Wisata

Kegiatan karya wisata juga bisa dijadikan sarana hubungan sekolah dengan masyarakat, seperti membawa spanduk serta atribut sekolah sampai keluar daerah menyababkan nama sekolah dapat dikenal lebih luas sampai luar kota. Bahkan tertib sopan santun para siswanya di perjalanan akan mendapat kesan tersendiri dari masyarakat yang disinggahi dan dilaluinya.

2.11.5 Kegiatan Olah Raga dan Kesenian

Juga dapat merupakan sarana hubungan sekolah dengan masyarakat, misalnya dalam porseni dan lomba antar sekolah akan membawa keunggulan sekolah dan membawa nama harum sekolah tersebut.

2.11.6 Menyediakan fasilitas sekolah untuk kepentingan masyarakat sekitar sepanjang tidak mengganggu kelancaran PBM, demikian sebaliknya fasilitas yang ada di masyarakat sekitarnya dapat digunakan untuk kepentingan sekolah.

2.11.7 Mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat dalam kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan masih banyak lagi kegitan operasional hubungan sekolah dengan masyarakat yang dikreasikan sesuai situasi, kondisi serta kemampuan pihak-pihak terkait.

2.12 Sifat Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Bahwa pada dasarnya hubungan sekolah dengan masyarakat haruslah bersifat pedagogis, sosiologis dan produktif yang dapat mendatangkan manfaat untuk kemajuan sekolah. Dan secara rinci dapat dijelaskan di bawah ini:

2.12.1 Hubungan timbal balik yang menghasilkan manfa’at bagi kedua belah pihak.

2.12.2 Hubungan yang bersifat suka rela berdasarkan prinsip bahwa sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari masyarakat.

2.12.3 Hubungan yang bersifat kontinyu atau berkesinambungan antara sekolah dengan masyarakat.

2.12.4 Hubungan keluar sekolah guna menambah simpati masyarakat terhadap sekolah.

2.12.5 Hubungan ke dalam sekolah menambah keyakinan mempertebal pengertian para civitas akademika tentang segala pemilikan material dan immaterial sekolah.


BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berbagai persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan sampai lembaga pendidikan di era globalisasi dan desentralistik (otonomi daerah) menuntut team work yang solid antara pihak sekolah itu sendiri dengan pihak luar, baik instansi atasan maupun masyarakat. Melalui Manajemen Berbasis Sekolah, maka administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat menjadi kunci sukses di dalamnya.

Dan ketika hubungan sekolah dengan masyarakat ini dapat berjalan harmonis dan dinamis dengan sifat pedagogis, sosiologis dan produktif, maka diharapkan tercapai tujuan utama yaitu terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara produktif, efektif, efisien dan berhasil sehingga menghasilkan out-put yang berkualitas secara inteletual, spritual dan sosial.


DAFTAR PUSTAKA

Gunawan, Ary. 1996. Administrasi Sekolah. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Mulyasa, Endang. 2007. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pidarta, Made. —–. Landasan Kependidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta.

PP RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Suryosubroto. 2004. Manajemen Pendidikan Di Sekolah. Jakarta: PT Rineka Cipta.

UU RI No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS.


[1] UU No 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah Pasal 11 Ayat 2.

[2] Penjelasan PP RI No 19 Tahun 2005 Tentang SNP Bab I.

[3] PP RI No 19 Tahun 2005 Tentang SNP Bab VIII Standar Pengelolaan Pasal 49 Ayat 1 dan UU No 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Bab XIV Pengelolaan Pendidikan Pasal 51 Ayat 1 serta penjelasannya.

[4] UU No 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Bab XIII Pendanaan Pendididkan Pasal 49

[5] Penjelasan UU No 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Pasal 51.

Permalink Tinggalkan sebuah Komentar

STUDI KASUS BIMBINGAN DAN KONSELING

Juni 15, 2008 at 1:55 pm (BIMBINGAN DAN KONSELING) ()

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan dan kehidupan setiap manusia sangat mungkin timbul berbagai permasalahan. Baik yang dialami secara individual, kelompok, dalam keluarga, lembaga tertentu atau bahkan bagian masyarakat secara lebih luas. Untuk itu ditentukan adanya bimbingan sebagai suatu usaha pemberian bantuan yang diberikan baik kepada individu maupun kelompok dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam memberikan bimbingan adalah memahami individu (dalam hal ini peserta didik) secara keseluruhan, baik masalah yang dihadapinya maupun latar belakangnya. Sehingga peserta didik diharapkan dapat memperoleh bimbingan yang tepat dan terarah.

Untuk dapat memahami peserta didik secara lebih mendalam, maka seorang pembimbing maupun konselor perlu mengumpulkan berbagai keterangan atau data tentang peserta didik yang meliputi berbagai aspek, seperti: aspek sosial kultural, perkembangan individu, perbedaan individu, adaptasi, masalah belajar dan sebagainya. Dalam rangka mencari informasi tentang sebab-sebab timbulnya masalah serta untuk menentukan langkah-langkah penanganan masalah tersebut maka diperlukan adanya suatu tehnik atau metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terkait dengan permasalahan yang ada. Salah satu tehnik atau metode pengumpulan data atau fakta adalah studi kasus.

Pada praktiknya studi kasus diselenggarakan melalui cara-cara yang bervariasi, seperti analisis laporan sesaat (anecdotal report), otobiografi klien, deskripsi tentang tingkah laku, perkembangan klien dari waktu ke waktu (case history), himpunan data (cummulative records), konferensi kasus (case conference) seperti yang diungkapkan Jones, 1951; Mc Daniels, 1957; Tolbert, 1959; Bernard&Fulmer, 1969; Patterson, 1978; Fisher, 1978 (dalam Prayitno, 1999; 38).

2. Rumusan Masalah

Menangani kasus yang dihadapkan kepadanya adalah inti pekerjaan konselor, bagaimana seorang konselor dapat menangani sebuah kasus. Berkenaan dengan pentingnya penanganan sebuah kasus, maka ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan oleh konselor, yaitu:

2.1 Bagaimana upaya pemahaman terhadap sebuah kasus?

2.2 Bagaimana langkah-langkah penanganannya?

2.3 Bagaimana upaya pemecahannya?

Kami akan membahasnya pada bagian selanjutnya dari tulisan ini.

3. Tujuan

Memahami peserta didik secara lebih mendalam melalui data yang dikumpulkan secara mutlak diperlukan oleh seorang pendidik (guru), karena setiap peserta didik memiliki kemungkinan menemui masalah selama masa perkembangannya. Untuk itu seorang pendidik harus mengerti bagaimana memberikan bantuan kepada mereka sesuai dengan masalah yang dihadapinya.

Tulisan ini memberikan deskripsi yang jelas mengenai salah satu tehnik bimbingan yakni studi kasus. Oleh karenanya makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa tentang langkah-langkah pelaksanaan studi kasus. Dan ke depan, mahasiswa diharapkan dapat mengimplementasikannya di dalam dunia pendidikan.


BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Tinjauan Awal Tentang Kasus

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kasus dapat berarti soal atau perkara dapat juga berarti keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal. Jika istilah kasus itu dihubungkan dengan seseorang, maka ini dapat berarti bahwa pada orang yang dimaksudkan terdapat “soal” atau ”perkara” tertentu. Namun dalam hal ini yang perlu digarisbawahi pemakaian istilah kasus dalam bimbingan dan konseling tidaklah mengarah pada pengertian-pengertian tentang soal-soal ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak kriminal, perdata ataupun urusan polisi dan urusan-urusan lain yang bersangkut paut dengan pihak-pihak yang berwajib, melainkan lebih difokuskan pada kasus dalam pembelajaran pada suatu instansi lembaga pendidikan maupun sekolah.

Istilah “Kasus” dalam bimbingan dan konseling digunakan sekedar untuk menunjukkan bahwa ada permasalahan tertentu pada diri seseorang yang perlu mendapatkan perhatian dan pemecahan demi kebaikan orang tersebut. Misalnya kasus seorang mahasiswi bernama Dewi. Kasus Dewi menyangkut prestasi akademiknya yang merosot, sering datang terlambat dikelas, kurang bersosialisasi dengan teman-temannya, dan sebagainya. Jika tidak segera ditangani permasalahannya, dikhawatirkan akan berdampak negatif pada Dewi sendiri. Kasus Dewi ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindakan kriminal, polisi maupun hukum.

Namun kasus ini harus segera ditangani dengan melibatkan Dewi sendiri dan orang lain yang dapat memberikan kontribusi dalam pemecahan masalahnya keterlibatan orang lain dalam hal ini bukanlah sebagai saksi seperti dalam kasus kriminal dan hal inipun harus sepengetahuan dan seizin dari Dewi. Langkah ini ditempuh agar Dewi tidak merasa bahwa dia tengah dihakimi, dicela ataupun privasinya dibuka didepan orang banyak dsb. Sebaliknya pembicaraan mengenai permasalahan yang dihadapinya dimaksudkan untuk memahami permasalahannya dan untuk mendapatkan jalan keluar tepat dan berhasil, sehingga ia dapat kembali pada keadaan yang menyenangkan dan membahagiakannya.

2.2 Pemahaman Terhadap Kasus

Untuk mengetahui seluk beluk sebuah kasus lebih jauh maka konselor tidak mengerti permasalahan atas dasar deskripsi yang telah dikemukakan pada awal pengenalan kasus semata-mata. Namun diperlukan pemahaman yang lebih mendalam. Karena bisa jadi permasalahan yang terkandung dalam sebuah kasus seperti fenomena gunung es yang terapung dilautan, dimana yang tampak di permukaan air hanya sedikit saja, padahal bagian yang berada di permukaan laut besarnya sukar diukur.

Dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sebuah kasus perlu dilakukan penjelajahan yang luas dan intensif misalnya melalui wawancara dengan siswa tersebut (wawancara konseling), memeriksa kumpulan data (commulatif record) yang ada disekolah, ataupun kunjungan rumah. Dari penjelajahan yang luas dan intensif akan terungkap berbagai hal yang akan memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih luas dan komprehensif tentang kasus itu. Baik permasalahan yang menyangkut individualitas, sosialitas, moralitas, maupun Religiusitasnya.

Kemudian terdapat hal lain yang dapat menjadi bekal bagi pengembangan pemahaman terhadap suatu kasus ialah bagaimana memprediksi berbagai kemungkinan yang bersangkut paut dengan kasus itu dilihat dari rincian permasalahannya, penyebabnya dan kemungkinan akibat-akibat yang akan muncul. Seorang konselor perlu mengembangkan konsep atau ide-ide mengenai rincian masalah, kemungkinan sebab dan juga kemungkinan akibatnya. Karena hal itu merupakan bekal dan ancangan bagi konselor untuk memperoleh pemahaman yang mantap mengenai kasus yang sedang ditangani. Sekali lagi ditekankan bahwa ide-ide itu sebaiknya tidak boleh menjadi alasan yang menutup kemungkinan terungkapnya fakta-fakta baru dalam proses penjelajahan masalah secara lebih intensif, konselor tidak boleh terikat dan secara kaku berpegang pada ide-idenya, karena bisa jadi ide-ide yang dikembangkan itu tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan kenyataan yang diperoleh melalui pendalaman masalah (Prayitno: 1999)

2.3 Penanganan Terhadap Kasus

Penanganan kasus adalah keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus (yang dialami oleh seseorang) yang dihadapkan kepadanya sejak awal sampai dengan akhirnya perhatian atau tindakan tersebut (Prayitno: 1999: 77)

Dalam menangani sebuah kasus, seorang konselor melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1.) Pengenalan awal tentang kasus (dimulai sejak awal kasus itu dihadapkan);

2.) Pengembangan ide-ide tentang rincian masalah yang terkandung didalam kasus itu;

3.) Penjelajahan lebih lanjut tentang segala seluk beluk kasus tersebut;

4.) Mengusahakan upaya-upaya kasus untuk mengatasi atau memecahkan sumber pokok permasalahan.

Penanganan sebuah kasus dapat dipandang sebagai upaya-upaya khusus untuk secara langsung menangani sumber pokok permasalahan dengan tujuan utama teratasinya permasalahan yang dimaksudkan. Penanganan kasus dalam pengertian yang khusus, menghendaki strategi dan tehnik-tehnik yang sifatnya khas sesuai dengan pokok permasalahan yang akan ditangani. Disinilah keahlian konselor diperlukan untuk menjelajahi masalah, penetapan masalah pokok yang menjadi sumber permasalahan secara umum, pemilihan strategi dan tehnik penanganan masalah pokok itu, serta penerapan strategi dan tehnik yang dipilihnya itu.

Berikut ini salah satu contoh kasus beserta urutan penanganannya: “Dimas, seorang siswa SMA kelas III IPS; menunjukkan gejala jarang masuk sekolah, sering melanggar tata tertib sekolah dan prestasi belajarnya rendah. Dia sering membolos terutama jika akan menghadpai mata pelajaran Matematika. Pada akhir tahun lalu, dia termasuk salah satu siswa yang dipermasalahkan kenaikan kelasnya. Dirumah dia tidak mempunyai tempat belajar sendiri dan dia belajar ditempat tidurnya. Ia banyak membantu kegiatan keluarga sehinga sering terlambat masuk sekolah. Sedangkan data lain menunjukkan bahwa siswa tersebut adalah anak keenam dari sebelas bersaudara. Tiga saudaranya sudah berada di perguruan tinggi, dan salah seorang adiknya juga dikelas III IPA disekolah yang sama. Dia sebenarnya kurang berminat terhadap bidang studi IPA. Dalam menyelesaikan salah satu tugas rumahnya pernah terjadi bentrok dengan salah seorang gurunya”.

Dari contoh kasus diatas, kita dapat membayangkan berbagai permasalahan yang dialami oleh Dimas, dan kita dapat mengenalinya melalui:

1.) Deskripsi Awal Kasus

Deskripsi awal kasus menunjukkan bahwa dari dimensi individualitas, Dimas memiliki prestasi belajar rendah dan kurang berminat pada IPA; dimensi sosialitas menunjukkan dia pernah bentrok dengan guru; dimensi moralitas menunjukkan dia suka melanggar tata tertib, membolos dan sering terlambat masuk sekolah.

2.) Ide-ide tentang rincian permasalahan; kemungkinan sebab dan akibat dari permasalahan, misalnya prestasi belajar rendah

a. Gambaran yang lebih rinci:

- nilai raport banyak merahnya

- nilai tugas, ulangan dan ujian rendah

- peringkat dibawah rata-rata, dsb

b. Kemungkinan sebab:

- intelegensi dibawah rata-rata

- malas belajar

- kurang minat dan perhatian, dll

c. Kemungkinan akibat:

- minat belajar semakin berkurang

- tidak naik kelas

- dikeluarkan dari sekolah, dsb

3.) upaya dan hasil penjelajahan lebih lanjut terhadap setiap permasalahan yang terkandung dalam kasus yang dimaksud.

Penjelajahan masalah atau studi kasus yang lebih menyeluruh dan lengkap dapat ditempuh melalui berbagai cara seperti wawancara, analisis terhadap laporan sesaat (anecdotal report), perkembangan anak atau klien dari waktu ke waktu (case history), himpunan data (cumulative record), cerita tentang anak atau klien (otobiografi), konferensi kasus (case conference)

4.) upaya penanganan secara khusus terhadap permasalahan pokok yang menjadi sumber permasalahan pada umumnya

Penanganan sebuah kasus bukanlah hal yang mudah. Partisipasi aktif dari orang yang mengalami masalah serta orang-orang yang amat besar pengaruhnya kepada orang yang mengalami masalah seperti orang tua, guru dan orang lain yang amat dekat hubungannya mutlak diperlukan. Tanpa partisipasi aktif dari orang yang bermasalah serta orang-orang dekat disekitarnya, keberhasilan upaya bimbingan dan konseling amat diragukan atau bahkan gagal sama sekali, sehingga masalah tidak terpecahkan.

Selain itu, pihak lain yang perlu dilibatkan adalah berbagai unsur yang terdapat dilingkungan orang yang mengalami masalah baik lingkungan sosial, fisik, maupun lingkungan budaya. Termasuk dalam kategori ini adalah para ahli bidang-bidang tertentu, seperti dokter, psikiater, ahli hukum dan lain-lain (Prayitno; 1999: 81)

Kaitannya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam upaya bimbingan dan konseling, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Perlibatan pihak-pihak, sumber dan unsur-unsur lain diluar diri orang yang mengalami masalah:

1.) harus sepengetahuan dan seizin orang yang mengalami masalah

2.) bersifat suka rela dan tidak merugikan pihak-pihak yang dilibatkan

b. pihak-pihak yang dilibatkan, dipilih secara seksama:

1.) agar dapat bermanfaat secara efektif dan efisien

2.) agar dapat disinkronisasi, dipantau dan dikontrol

3.) sesuai dengan azas-azas bimbingan dan konseling

c. ada penjelasan rinci tentang peranan masing-masing pihak yang dilibatkan terhadap pihak yang dilibatkan dan bagi orang yang mengalami masalah itu sendiri.

2.4 Penyikapan Terhadap Kasus

Penyikapan terhadap sebuah kasus berlangsung sejak awal penerimaan kasus untuk ditangani sampai dengan berakhirnya keterlibatan perhatian dan tindakan konselor terhadap kasus tersebut. Penyikapan pada umumnya mengandung unsur-unsur kognisi, afeksi dan perlakuan terhadap obyek yang disikapinya.

Unsur-unsur kognisi yang mendasari penyikapan terhadap kasus pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

1.) Keyakinan dan penghayatan bahwa manusia ditakdirkan sebagai mahluk yang paling indah dan berderajat paling tinggi. Hal itu terwujud dalam bentuk kesenangan dan kebahagiaan hidup didunia dan di akhirat

2.) Pemahaman dan penghayatan bahwa untuk menuju perwujudan manusia seutuhnya empat dimensi kemanusiaan harus dikembangkan secara serempak dan optimal

3.) Pemahaman ddan penghayatan setiap orang dapat mengalami permasalahan dalam hidupnya dan dapat mengganggu perkembangan keempat dimensi kemanusiaannya

4.) Pemahaman dan penghayatan bahwa faktor-faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap pengembangan dimensi-dimensi kemanusiaan disatu sisi dan di sisi lain juga mempengaruhi timbulnya permasalahan

5.) Pemahaman dan penghayatan bahwa pelayanan bimbingan dan konseling mampu memberikan bantuan kepada orang-orang dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapinya

6.) Pemahaman dan penghayatan bahwa orang yang sedang mengalami masalah tidak dianggap sebagai orang yang terlibat tindak kriminal ataupun orang yang sakit. Tetapi dianggap sebagai orang yang normal dan sehat

7.) Pemahaman dan penghayatan bahwa perlu upaya pendalaman lebih lanjut demi mencapai pemahaman yang lengkap dan mantap berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi

8.) Pemahaman dan penghayatan diperlukan tehnik dan strategi dalam mengatasi masalah yang dialami seseorang

9.) Pemahaman dan penghayatan bahwa dalam menangani permasalahan seseorang perlu melibatkan berbagai pihak, sumber dan unsur untuk secara efektif dan efisien mengatasi permasalahan.

Selanjutnya unsur-unsur kognitif tersebut diatas dapat diwujudkan dalam bentuk tingkah laku yang mencerminkan kecenderungan efektif, seperti:

1.) memberi penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya terhadap kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok.

2.) Konselor berupaya ikut mengembangkan empat dimensi kemanusiaan secara serasi dan seimbang menuju perwujudan manusia seutuhnya.

3.) Merasa prihatin dan menaruh simpati kepada orang-orang yang mengalami permasalahan

4.) Berusaha seoptimal mungkin menerapkan keahlian yang dimiliki untuk membantu menyelesaikan permasalahan seseorang dengan cepat dan tepat

5.) Bersikap positif terhadap orang-orang yang mengalami masalah

6.) Bertindak hati-hati, teliti, tekun dan bertanggung jawab dalam menangani permasalahan seseorang

7.) Mengembangkan wawasan, ide, strategi dan teknik serta menerapkannya dengan tepat

8.) Tidak menyelesaikan permasalahan seseorang sendirian saja, namun harus melibatkan pihak dan sumber yang dimungkinkan dapat memberi bantuan dalam penyelesaian seseorang

9.) Tidak menutup kemungkinan untuk mengalihtangankan penanganan masalah kepada pihak lain yang lebih ahli

Kemudian pemahaman dan penghayatan yang diwarnai oleh kecenderungan efeksi itu dapat secara nyata diwujudkan dalam bentuk perlakuan terhadap kasus dan upaya penanganannya. Perlakuan itu antara lain dapat berbentuk:

1) Menerima kasus yang dipercayakan kepadanya dengan penuh rasa tanggung jawab

2) Mengembangkan wawasan tentang kasus itu secara lebih rinci, baik mengenai sebab timbulnya permasalahan maupun akibatnya jika permasalahan tidak ditangani

3) Mengembangkan strategi dan menerapkan teknik-teknik yang tepat untuk mengatasi sumber-sumber pokok permasalahan

4) Melibatkan berbagai pihak, sumber dan unsur jika diyakini hal-hal tersebut akan membantu pemecahan masalah

5) Mengkaji upaya pemecahan masalah sampai seberapa jauh upaya tersebut menampakkan hasil.

Unsur kognisi, afeksi dan perlakuan setidaknya menjadi dasar penyikapan seseorang (konselor) terhadap kasus yang dipercayakan kepadanya. Dan hal itu menjadi wujud nyata dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling di samping itu kepribadian dan keahlian konselor juga ikut memberi kontribusi dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling


BAB III

KESIMPULAN

Kasus adalah kesatuan kondisi yang mengindikasikan satu atau sejumlah masalah yang dialami oleh seorang individu. Masalah-masalah tersebut dapat berkenaan dengan keempat dimensi kemanusiaan kasus-kasus itu dihadapkan pada konselor agar permasalahan itu bisa diatasi dan individu terbebas dari permasalahan yang melilitnya.

Seorang konselor harus memiliki wawasan, pemahaman dan penyikapan terhadap kasus pada umumnya, serta pemahaman dan cara-cara penanganan masalah-masalah yang terkandung dalam setiap kasus.

Hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang konselor dari sebuah kasus adalah bahwa kasus yang ditanganinya tidak ada kaitannya dengan perkara kriminal ataupun perdata, dan konselor tidak menangani kasus-kasus berkenaan dengan keadaan sakit ataupun ketidaknormalan secara fisik, konselor juga tidak boleh memandang suatu kasus dari berat ringannya, tetapi kasus itu hendaknya ditangani secara professional dan bertanggung jawab.

Konselor harus memiliki wawasan yang luas tentang berbagai masalah yang terkandung dalam sebuah kasus. Wawasan itu tercakup konsep-konsep atau ide-ide tentang rincian setiap masalah serta kemungkinan sebab-sebab dan akibat-akibatnya sedapat mungkin dikuasai oleh konselor.

Konsep atau ide itu akan memberikan arahan awal untuk melakukan pendalaman masalah melalui berbagai cara, seperti wawancara langsung dengan individu penyandang kasus, analisis otobiografi, tingkah laku, perkembangan, kumpulan data, dan konferensi kasus.

Penjelajahan dan penanganan masalah dilakukan dengan mengaktifkan berbagai pihak dan sumber yang terkait dengan kasus yang sedang ditangani. Penyikapan konselor terhadap setiap kasus yang ditangani konselor sejak awal menerima kasus sampai dengan selesainya penanganan kasus tersebut. Unsur-unsur kognisi, afeksi, dan perlakuan terkait langsung dengan penyikapan konselor terhadap suatu kasus.


DAFTAR PUSTAKA

A, Hallen. 2002. Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Ciputat Press.

Jumhur. 1975. Bimbingan dan Konseling di Sekolah. Bandung: CV Ilmu.

Prayitno. 1999. Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Rineka Cipta

Winkel, Srihastuti. 2004. Bimbingan dan Konseling Institusi Pendidikan. Yogyakarta: Media Abadi.


Permalink Tinggalkan sebuah Komentar

FILSAFAT HERMENEUTIKA

Juni 15, 2008 at 1:51 pm (FILSAFAT) ()


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Artinya: 31. Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!”

32. Mereka menjawab: “Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana[35].”

[35] Sebenarnya terjemahan hakim dengan Maha Bijaksana kurang tepat, karena arti hakim Ialah: yang mempunyai hikmah. Hikmah ialah penciptaan dan penggunaan sesuatu sesuai dengan sifat, guna dan faedahnya. di sini diartikan dengan Maha Bijaksana karena dianggap arti tersebut hampir mendekati arti Hakim.

Pada kandungan ayat tersebut diatas merupakan suatu bukti bahwa prasangka malaikat dapat dihempaskan oleh manusia pertama dikarenakan oleh kemampuannya untuk dapat menyebutkan nama-nama (berbahsa). Sehingga hal ini pula yang mendasari bahwa hermeneutika sudah menjadi dasar antropologis.

Atau ada pula sebuah hadits yang mengatakan bahwa: ” Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan”. Hal ini juga merupakan suatu landasan yang mengingatkan kita akan fungsi deskriptif dan transformatif sebuah bahasa kepada kita, lebih jauh daripada interlingiustik-ekstralinguistiknya.

Oleh karena dalam filsafat terdapat perkembangan pemikiran: (1) mitos; (2) ontologis; dan (3) fungsional, yang selalu mengajak manusia untuk senantiasa aktif dalam mencari eksitensinya, maka mau tidak mau akar permasalahannya adalah suatu cara akan penggambaran cosmos untuk menuju pada suatu pemahaman realitas melalui metafor dan cara inilah yang disebut dengan retorika. Serta mau tidak mau pula filsafat pada masa post-modernis ini sedang atau telah memutar haluan yakni ”pembalikan ke arah bahasa” melalui hermeneutika.

Dari pemaparan tersebut di atas, maka kelompok kami mencoba memaparkan tentang filsafat hermeneutika secara global.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada makalah kelompok kami ini adalah bagaimanakah gambaran umum tentang filsafat hermeneutika?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin kami capai adalah untuk mengetahui gambaran umum tentang fisafat hermeneutika.


BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Asal-Usul Hermeneutika

Istilah hermeneutika pada dasarnya, secara tradisional, sering disandarkan dengan Hermes, seorang tokoh dalam mitos Yunani yang bertugas sebagai mediator antara Zeus dengan manusia. Sebagai mediator diartikan sebagai penyampai pesan Zeus untuk manusia. Sehingga Hermes sendiri mengalami kebingungan yaitu bagaimana bahasa langit itu dapat dipahami dengan bahasa bumi. Sehingga Hermes memberanikan diri untuk meng-eksegesis pesan tersebut menjelma menjadi sebuah teks suci.

Kata teks di atas dalam artian etimologi adalah tenunan atan pintalan. Sehingga kaitannya dengan Hermes adalah hal yang ia pintal adalah gagasan dan kata-kata Zeus (bahasa langit) menjadi sebuah narasi dalam bahasa manuisa.

2.2 Definisi Hermeneutika

Kata hermeneutika berasal dari kata Yunani: hermeneuein yang diartikan sebagai: menafsirkan dari kata bendanya hermeneia artinya tafsiran. Hermeneuein sendiri mengandung tiga makna yaitu: (1) to say (mengatakan); (2) to explain (menjelaskan); dan (3) to translate ( menerjemahkan). Yang kemudian ketiga makna ini diserap ke bahasa Inggris menjadi to interpret. Otomatis kegiatan interpretasi menunjukkan pula pada tiga hal pokok yakni: (1) an oral recitation (pengucapan lisan); (2) a reasonable explanation (penjelasan yang masuk akal); dan (3) a translation from another language (terjemahan dari bahasa lain/mengekspresikan).

Secara istilah hermeneutika dipahami sebaagai suatu seni dari ilmu menafsirkan khususnya tulisan berkewenangan, terutama berkenaan dengan kitab suci dan sebanding dengan tafsir. Atau sebuah filsafat yang bidang kajiannya memusatkan pada bidang persoalan understanding to understanding terhadap teks yang ekstra linguistik atau secara dialektis non-Platonik.

Sehingga ada dua poin penting yang dapat kita deskripsikan yaitu: (1) permasalahan filsafat adalah pada bahasa dalam artian sempitnya, yaitu bentuk semantik tertentu dalam artian transposisi suatu nama atau istilah; (2) bahasa adalah kondisi dasar antropologis, sehingga wacana filsafatpun pada dasarnya metavoris intensive.

Dalam perkembangan selanjutnya, hermeneutika dibahas menjadi tiga yaitu: hermeneutika sebagai metodologi; filsafat; dan kritik. Sementara pemikirannya dibagi menjadi enam pembahasan yaitu: sebagai eksegesis bible; metode filologi; sebagai pemahaman linguistic, sebagai fondasi geisteswissenschaft; sebagai fenomenologi dasein; dan sebagai system interpretasi.

2.3 Bahasa Sebagai Pusat Bahasa

Filsafat di jaman Post-modern ini dapat dikatakan sedang mengalami linguistic turn atau pembalikan ke arah bahasa. Dikatakan demikian sebab kata kunci filsafat tradisional adalah akal-roh, pengalaman dan kesadaran tetapi kini adalah bahasa.

Linguistic turn sendiri, menurut kami adalah bertolak dari tiga permasalahan pokok dalam filsafat post-modern, yaitu: Pertama, isu tentang berakhirnya filsafat setelah muncul dekonstruksi, atau jika dalam Islam, hal ini dapat dikonotasikan dengan isu atau kepastian tertutupnya pintu ijtihad, yang pada dasarnya permasalahan ini berpusat pada paradoks referensi diri, pada ambiguitas konsep tentang argumentasi dan pada buramnya batas antara bahasa filsafat dan bahasa sastera; Kedua, rasionalitas dan pluralitas yang pada dasarnya menunjuk pada hermeneutika teks ataupun hermeneutika permainan bahasa. Sedangkan Ketiga, yakni tumbangnya epistimologi adalah suatu kesia-siaan vokabulari abad ke 17. pada hemeneutika atas sang Ada melalui bahasa, dan pada perkara model linguistik yang dipaksaan atas kenyataan.

Ketiga permasalahn tersebut di atas, secara ringkas dapat dikatakan adalah permasalahan logika, bentuk kehidupan plural dan metafor. Yang jika dilihat secara historis hal ini dapat berjalan bersesuaian dengan perkembangan persoalan bahasa itu sendiri dalam dunia filsafat barat umumnya.

2.4 Keterbatasan Fungsi Deskriptif Bahasa

Sebagai pusat persoalan filsafat Post-modern (hermeneutika), bahasa dibatasi dengan fungsi tertentu yakni fungsi deskriptif dalam konteks pengalaman dan paradigma.

2.4.1 Konteks Pengalaman

Dalam konteks ini, batas bahasa dilihat sebagai arah, sebab pengalaman experience nyata selalu lebih luas, lebih dalam dan lebih rumit daripada bahasa (ekstra linguistic).

Experience tertentu terkadang sulit dijelaskan dengan bahasa walaupun tidak secara keseluruhan. Sebab experince bukan semata-mata pengalaman tentang objek, melainkan termasuk reaksi kita atas objek. Jadi secara konvensional, bahasa dianggap mengandung unsur negatif dalam deskripsi setiap pengalaman yang bersifat penciutan pengalaman akibat unsur generalitas, keeksplisitan dan kekosongan.

Pertama, generalitas. Ambillah sebatang kayu, misalnya. Keunikan kayu itu, yaitu, keberadaan kayu itu sebagai kayu yang seperti itu dan bukan seperti lainnya, tidak bisa dideskripsikan secara betul-betul unik, sebab setiap kata yang kita pakai untuk mendeskripsikan itu selalu bisa dikenakan pada kayu-kayu yang lain. Bahasa pendeknya, selalu membawa sifat “umum”.

Kedua, keeksplisitan. Bahasa selalu memberi bentuk definitif pada pengalaman manakala pengalaman itu dirumuskan ke dalam bahasa. Bahasa pendeknya selalu membuat keputusan sementara pengalaman selalu merupakan medan terbuka. Ketiga, kekosongan. Bahasa bagaimanapun tidak sama dengan pengalaman. Pengalaman itu nyata dan primer sementara bahasa itu derivatif dan sekunder. Seolah pengalam itu penuh isi, sementara bahasa itu kosong.

Atau, sebaliknya jika kami dapat katakan bahasa juga mengandung hukum kebalikan, yakni sebaliknya deskriptif bahasa justru berperan untuk membentuk peristiwa acak menjadi pengalaman (experience to be experience). Bahasa dapat dan memang memperdalam pengalaman juga, justru dengan cara mengangkat ambiguitas ke permukaan lewat refleksi dan dengan mengangkat segala hal partikular ke taraf konsep yang bertaraf general. Dengan kata lain deskripsi justru berperan untuk membantu agar pengalaman menyadari dirinya atau menemukan bentuknya. Ambillah misalnya kasus seorang tentara yang baru kembali dari peperangan. Jika kita gunakan pendapat awal tadi maka bisa kita katakan bahwa ia tak akan mampu merumuskan secara memadai bagaimana rasanya berada dalam kepungan tembakan musuh. Tapi barangkali benar juga jika ia sebetulnya tidak telalu melihat makna dari pengalaman itu sampai ia membaca berita di surat kabar tentang peristiwa itu. Ketika di surat kabar ia baca bahwa peritiwa itu bernilai historis penting, barulah ia menyadari makna yang tersembunyi dari pengalamnanya yang tadinya serba tak jelas dan tak saling berkaitan. Jadi, disini bahasa berperan membantu agar peristiwa acak menemukan maknanya dan menjadi pengalaman yang berarti. Sehingga bahasa sendiri dapat berkarakter sebagai tensionalitas.

2.4.2 Konteks Paradigma

Konteks paradigma berhubungan dengan klaim sebagai permasalahan pokok filsafat yang pertama, dengan anggapan bahwa filsafat telah berakhir. Dengan anggapan umum bahwa segala konstruk linguistik atau segala kerangka konseptual umumnya mendasarkan diri pada pengandaian-pengandaian yang tak bisa dieksplisitkan dalam bahasa itu sendiri sebagai isyarat keterbatasan bahasa.

Jika dianalogikan hal ini, misalnya, bahwa kita tidak akan bisa melihat persis lantai tempat kita berdiri. Dengan fakta bahwa lantai itu tertutupi oleh kaki kita. Sehingga terkadang kita dapat melihatnya secara persis dengan mengecat atau menggeser tempat kita berpijak baru bisa mengetahui tempat berpijak lantai tadi. Dan hal ini berpandangan bahwa hanya melalui sejarah pra-andaian saat ini dapat terlihat untuk kemudian didiskusikan. Tetapi pandangan ini tidak menyentuh pada jantung perkaranya, sehingga tercetus suatu perkataan: “tentang apa yang tak bisa kita bicarakan, lebih baik kita harus diam”.

Tetapi bahasa melalui teori gambar dapat memaparkan dunia dengan deskriptifnya secara transendental. Maka bahasa kini dilihat tidak hanya sebatas fungsi deskritif saja tetapi fungsi metaforis, retoris dan imajinatif. Seperti dalam ceramah, pada hakikatnya bukan mendengarkan serangkaian pernyataan, melainkan mengikuti gerak penyingkapannya. Berkata tidaklah identik dengan berbicara. Seorang bisa saja berbicara banyak tetapi tidak mengatakan apapun. Atau orang lain mungkin tinggal diam saja, tanpa bicara justru mengatakan banyak hal. Berkata berarti menyingkapkan, menjadikan terlihat dan terdengarnya realitas.

2.5 Fungsi Transformatif Bahasa.

Dasar yang melandasi adalah paradigma Representasionalisme sehingga kini bahasa lebih dilihat dalam sifat transformatifnya. Dalam hermeneutika, bahasa dilihat sebagai pusat gravitasi, sedangkan manusia sebagai zoon logon echon, dalam arti bahwa manusia mahluk yang berbicara, pengada yang memiliki logos. Munculnya bahasa dalam perkembangan manusia tidak bisa dianggap sekedar seperti ditemukannya sistem peralatan ataupun perubahan cara hidup dari berburu ke agraris, misalnya. Munculnya bahasa menampilkan suatu transformasi mendasar yang mendasar dan total dari taraf zoon menuju ke alam yang sangat khas human, yaitu suatu keterpisahan mendasar dari kungkungan alam. Munculnya bahasa adalah munculnya kemampuan reflektif.

Berkat adanya bahasa, manusia menjadi objek potensial bagi dirinya sendiri, menjadi persoalam pokok pemahaman dirinya sendiri. Maka lalu tentang siapa kita ini sebagai manusia sangat ditentukan oleh bahasa. Kita memahami diri kita dengan cara menceritakan diri kita. Manusia bukanlah mahluk yang sudah tercetak sekali jadi secara natural, meliankan lebih suatu produk kultural, yaitu suatu konstruk linguistik.

Oleh sebab itu bahasalah yang memungkinkan manusia berfikir, maka bahasa tidak bisa hanya dilihat sebagai medium saja seperti dalam pemikiran moderisme. Bahasa bukanlah sekedar medium, sarana atau ekspresi pikiran. Bukan pula representasi kenyataan. Secara ekstrim dapat kita katakan, bahasa adalah apa yang biasa kita sebut pikiran. Sebab tak ada cara lain untuk berfikir tentang kenyataan itu selain lewat bahasa.

Bahasa disini lebih dari sekedar teks, struktur dan makna. Melainkan juga sebagai pengalaman yang dihayati. Atau bahasa adalah cara kenyataan itu hadir dan bermakna bagi kita, cara kenyataan menyingkapkan diri kepada kita. Sehingga hermeneutika menawarkan cara lain untuk melihat bahasa, yaitu, bahasa dilihat sebagai cara kita mengalami dan memahami kenyataan dan cara kenyataan tampil pada kita. Mak fungsi esensial bahasa adalah fungsi transformatifnya. Melalui bahasa kita mentransformasikan dunia, dan dunia mentransformasikan kita.

2.6 Hakikat Filsafat Hermeneutika.

Klaim filsafat telah berakhir, kiranya perlu dirilis ulang dengan melihat bahwa:

  1. Wacana filsafat adalah sebagai wacana yang tensive sebagai kondisi antropologis antara ekuivositas dan univositas konsep. Sehingga filsafat kini merupakan refleksi kritis yang hendak memahami berbagai cara manusia memahami dunianya.
  2. Wacana filsafat secara ekstern (ilmiah) adalah sebagai wacana netral yang secara hermeneutika merupakan pengenalan reflektif atas keterbatasan setiap klaim manusia tentang pengetahuan dan atas aspek relativitas historis-kultural dari wacana manusia, untuk memunculkan dialog dan kerjasama antar manusia.
  3. Rasionalitas merupakan adaptasi terus menerus oleh bahasa terhadap pemahaman yang senantiasa makin luas berkat dialog dalam bentuk transformasi realitas.
  4. Kebenaran adalah bersifat transenden dalam bentuk anomali atau irasionalitas untuk memperbaharui konvensi- yang menganggap kebenaran adalah jaringan kekuasaan.


BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Aristoteles mengatakan bahwa setiap awalan memang merupakan pembatasan. Dan menurut kelompok kami pembatasan juga bisa merupakan awal yang baru. Dengan menuntut transformasi tertentu dalam cara kita memandang kenyataan.

Filsafat Hermeneutika, merupakan salah satu aliran dalam Post-modern, yang menghidupkan kembali (awal baru) terhadap klaim berakhirnya filsafat. Melalui bahasa secara implisit-eksplisit, interlinguistic-ekstralinguistic yang menunjuk pada kondisi dasar antropologi manusia yang bersifat tensive terhadap filsafat, rasionalitas dan kebenaran melaui metaforis, retorika dan imajinasi.

Dengan anlaogi ulat dan kupu-kupu. Kupu-kupu memnag berasal dari ulat namun kupu-kupu bisa terbang sementara ulat tidak. Filsafat betapapun juga memiliki kemampuan untuk menjelaskan kenyataan lebih daripada metafor. Tetapi metafor dengan imaji-imaji bebasnya dapat menjadi sumber inspirasi tak habis untuk berpikir lebih jauh lagi. Kenyataan bahwa bahkan dalam bahasanya pun filsafat nyatanya sulit melepaskan diri dari metafor, hanyalah menunjukkan bahwa dalam kenyataannya pencarian kejernihan konsep memang senantiasa bersitegang dengan upaya untuk memelihara dinamika makna. Bahasa memang bersifat tensive dalam tegangan antara pembatasan perspektif dan keterbukaan, antara penggambaran dan penjelasan, antara ketepatan logis dan resonansi efektif psikologis.

Filsafat dengan bahasanya yang tensive itu lalu memang jadi sulit untuk diverifikasi maupun ditumbangkan secara tegas. Status ilmiahnya mau tak mau adalah hipotesis saja yang juga berguna untuk memperluas dan mengorganisasikan pemahaman kita tentang manusia, dunia dan kehidupan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Al sya’rani, Abd Wahhab. 2003. Beranda Sang Sufi: Jejak Langkah Para Arif Sejak Sahabat Sampai Ulama Fiqh. Terj: Masyah, Hade. Jakarta: Hikmah

Bleicher, Josef. 2003. Hermeneutika Kontemporer: Hermeneutika Sebagai Metode, Filsafat dan Kritik. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

Muslih, Muhammad. 2006. Filsafat Ilmu. Yogyakarta: Belukar.

Polmer, Richard. 2005. Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiharto, Bambang. 1996. Postmodernisme Tantangan Bagi Filsafat. Yogyakarta: Kanisius

Permalink Tinggalkan sebuah Komentar

Next page »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.